KPU Berau Anggarkan Rp 58 Miliar untuk Pilkada 2024

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Berau mengestimasi anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 mendatang mencapai Rp 58 miliar.

Dengan serapan paling besar pada honor petugas badan ad hoc atau panita.

Ketua KPU Berau, Budi Harianto membeberkan pada pilkada 2024 mendatang akan digelar pemilihan bupati dan gubernur secara bersamaan, sehingga membutuhkan anggaran yang cukup besar dibandingkan biasanya.

“Jadi Rp 58 miliar itu untuk secara keseluruhan mulai dari tahapan hingga waktu pencoblosan di 2024 mendatang,” katanya kepada TribuKaltim.co, Rabu (12/10/2022).

Meski begitu, anggaran yang dipakai tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau semata.

Baca juga: KPU Berau Nilai Masa Kampanye Selama 75 Hari Sudah Cukup

Melainkan, akan ada anggaran sharing bersama APBD Kaltim. Sebab, dalam pilkada 2024 nanti, turut digelar pemilihan gubernur.

“Sehingga usulan ke Pemkab Berau nanti pasti tidak sampai Rp 58 miliar. Karena akan ada item-item dalam tahapan pilkada yang memakai dana APBD provinsi,” imbuhnya.

Hanya saja, Budi belum mengetahui item-item apa saja yang akan memakai dana APBD provinsi. Sebab, belum ada petunjuk teknis (juknis) yang memilah pembiayaan dalam pilkada 2024 mendatang.

“Juknis itu yang akan membuat dari pihak KPU RI. Sehingga kami masih menunggu juknis itu,” ujarnya.

“Yang jelas, tahapan awal penyusunan anggaran pilkada akan dimulai sekitar Oktober 2023 mendatang. Dari situ akan terlihat item-item yang memakai APBD kabupaten dan yang mana APBD provinsi,” tuturnya.

Dari estimasi kebutuhan anggaran Rp 58 miliar, dirinya mengungkapkan honor petugas badan yang paling banyak menyerap anggaran.

Baca juga: KPU Berau Lakukan Pemuktahuran Data Pemilih Berkelanjutan

Hal ini seiring dengan luasan Kabupaten Berau dan banyaknya tempat pemungutan suara (TPS) nantinya.

Pihaknya bahkan memprediksi akan ada sekitar 600 hingga 700 TPS yang tersebar di Kabupaten Berau saat pilkada 2024. Dengan setiap TPS diisi 7 orang petugas dan 2 orang petugas pengamanan.

“Jadi honor petugas itu yang menyedot banyak anggaran,” ucapnya.

Lebih lanjut, pembagian anggaran pilkada ini tak terlepas dari gelaran pesta demokrasi tersebut yang dilaksanakan secara bersamaan, berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya.

“Itu yang baru bagi kami,” tuturnya. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.