Wawancara Eksklusif
EKSKLUSIF - Dukungan PKS Balikpapan ke Anies Baswedan, Sonhaji Beber Peluang Koalisi Lokal
Ketua DPD PKS Balikpapan, H Sonhaji mengaku sudah berkomunikasi dengan Partai NasDem dan Demokrat.
Penulis: Tribun Kaltim | Editor: Adhinata Kusuma
lihat foto
Sekarang ya kita kemudian berusaha untuk melengkapi di Balikpapan tetap dapat satu kursi. Menambah kursi peluangnya ada di Utara, ada di Selatan kemudian di Timur ya.
Kita masih menunggu pembagian Dapil dan jumlah kursinya di KPU yang nanti pada Januari sampai Februari.
Bagaimana dengan Pilkada Balikpapan nanti?
Kalau PKS pasti akan ikut, baik di tingkat pusat, tingkat provinsi maupun kota/kabupaten.
PKS Balikpapan, kita siap untuk kemudian menjadikan partai PKS menjadi salah satu tempat untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di tingkat kota Balikpapan.
Di Pilkada 2024 nantikan jumlah kursi yang menentukan. Kita sih sudah mencanangkan minimal kita 9 kursi supaya kemudian di November atau Oktober 2024 itu kan ada Pilkada.
Di Februari itu nanti ada pileg, hasil kursinyakan sebagai modal untuk mengajukan calon kandidat di Pilkada.
Apakah ada gambaran untuk berkoalisi juga dengan partai?
Ya sebenarnya koalisi itu sangat memungkinkan dan kita sudah menentukan transformasi dan kolaborasi. Tentu kita menginginkan membangun kota Balikpapan ini tidak hanya PKS saja.
Misal katakan PKS cukup kursinya, bukan berarti kemudian jumawa cukup saja majukan PKS sendiri. Tetap kita membangun koalisi dan kolaborasi.
Arahan DPP itu, oposisi misalkan, oposisi di tingkat pusat tidak identik dengan oposisi di tingkat daerah.
Makanya kemudian koalisi kita kemarin, di daerah ini tempo hari dengan Gerindra pada waktu mengusung Pak Prabowo dan Pak Sandiaga.
Kalau mungkin kita memang akan membangun koalisi di tingkat daerah. Tapi kalau tidak memungkinkan kita juga bisa berkoalisi dengan partai-partai yang lain.
Nanti katakan dengan Nasdem dan Demokrat memang yang pertama kita memang harus berkomunikasi dengan koalisi yang di tingkat nasional ya.
Tapi kalau di tingkat kedaerahan itu sebenarnya terbuka untuk melihat kebijakan kearifan lokal itu bagaimana. Jadi tetap kita berpatokan di nasional tapi kemudian juga bersifat cair di lokal. (TribunKaltim.co/Wahyudha Ramadani/Bagian 2)
