IKN Nusantara
BPN Bereskan Status 817 Hektare Lahan Utama KIPP IKN Nusantara 10 November Ini
BPN bereskan status 817 hektare lahan utama KIPP IKN Nusantara 10 November ini
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio
TRIBUNKALTIM.CO - Penetapan lokasi (penlok) 817,9 hektar lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur akan rilis pada 9 atau 10 November 2022.
Dilansir dari Kompas.com, hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim) Asnaedi Sitakka saat dijumpai Kompas.com di Jakarta, Jumat (4/11/2022).
"Kita tahap persiapannya sudah.
Kalau yang di KIPP ini 817 hektar sedang menunggu penlok dari Gubernur Kaltim, kemungkinan tanggal 9 atau 10 (November 2022) sudah keluar," ucapnya.
Asnaedi melanjutkan, dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) lahan area penggunaan lain (APL) tadi sudah selesai dan telah diajukan ke Gubernur.
Kemudian Gubernur akan melaksanakan penlok sebelum diserahkan kepada BPN untuk selanjutnya dilakukan pengadaan lahan.
Sebagai informasi, 817,9 hektar lahan tersebut merupakan APL yang perlu dibebaskan karena terdapat penguasaan masyarakat di dalamnya.
Baca juga: 3 Perusahaan Konsultan Awasi Mutu, Biaya dan Lingkungan Pembangunan IKN Nusantara
Baca juga: Kawasan IKN Nusantara Dihantui Banjir, 5 Kawasan di Sepaku Ini Jadi Langganan Banjir
Selain itu, lahan seluas tadi merupakan 12 persen bagian dari total lahan yang disiapkan untuk KIPP seluas 6.671,60 hektar.
Untuk rinciannya, 12 persen merupakan APL, 2,77 persen merupakan kawasan hutan produksi, dan 84,97 persen adalah kawasan hutan produksi konversi.
"Berarti yang kawasan hutan produksi itu akan dikonversi jadi APL dan itu sudah siap tinggal penyerahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Otorita IKN. Itu clear enggak ada masalah," tambahnya.
Di sisi lain, Asnaedi menyebutkan, lahan untuk infrastruktur pendukung IKN Nusantara seperti sistem air minum, air limbah dan akses tol dari Balikpapan-Samarinda ke IKN lewat Jembatan Pulau Balang sudah dalam proses pengadaan lahan.
"Ditargetkan Desember 2022 ini selesai pembayarannya terhadap masyarakat yang terdampak (pengadaan lahan infrastruktur pendukung IKN," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan Otorita Ibu Kota Nusantara membangun hunian untuk warga berpenghasilan rendah.
Hal itu diungkapkan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono usai rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Rabu (2/11/2022).
"Masyarakat berpenghasilan rendah tadi juga diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat (huniannya)," ujar Bambang.
