Rumah Menteri di IKN Nusantara, Didesain dan Dibangun Langsung Pemenang Lelang

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah meneken kontrak proyek pembangunan Istana Presiden pekan ini, pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Salah satu proyek yang tengah berjalan adalah proyek pembangunan rumah tapak untuk jabatan menteri.

Baca juga: 1 Kamar Diisi 3 Tenaga Ahli, Rusun Tenaga Konstruksi IKN Nusantara Non Permanen

Dilansir dari Kontan, Ari Sertyarso, Kepala Urusan Teknis PPK Rumah Susun dan Rumah Khusus Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Wilayah Kalimantan II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut tender proyek rumah jabatan menteri di IKN Nusantara akan selesai pada bulan ini.

"Bulan November ini akan ditetapkan pemenang lelangnya," kata dia di Acara Media Briefing Perkembangan Pembangunan IKN di Hotel Novotel Balikpapan, Jumat (4/11).

Ari bilang nanti ada 36 rumah tapak untuk para menteri di IKN ini.

Konsep tender ini adalah design and built alias tiap peserta tender atau kontraktor mendesain sendiri konsep pembangunannya.

Adapun nilai proyek rumah tapak jabatan menteri ini mencapai Rp 509,1 miliar dan ada sekitar 128 peserta tender yang berpartisipasi

Pembangunan rumah tapak bagi para menteri ini merupakan satu dari proyek yang memasuki tahap tender saat ini.

Selain itu, ada proyek pembangunan gedung dan bangunan kantor Menteri Koordinator yang total berjumlah 4 paket serta pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Ari memastikan pembangunan rumah tapak menteri ini bukan hanya sekedar rumah melainkan juga ada fasilitasnya

Sebelumnya, dilansir dari Kompas.com, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah tapak jabatan menteri akan tuntas tahun 2023.

"Pembangunan hunian ini dilaksanakan tahun 2022 karena pertimbangan kesiapan lahan dalam proses pemindahan ibu kota tahap pertama," ujar dia.
Setidaknya, akan dibangun sebanyak 36 unit rumah tapak menteri di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut.

Rumah jabatan menteri yang disebut juga sebagai Hunian Rumah Negara Khusus ini punya konsep tata massa klaster dengan optimalisasi kondisi lahan.

Tipologi konsep klasternya meliputi tatanan dinamis dengan keterhubungan yang baik dengan alam serta adanya ruang-ruang hijau bebas kendaraan.

Ruang komunal dioptimalisasi yang dipisahkan dengan jalur kendaraan di setiap klaster.