DPRD Bontang Bakal Sidak SPBU Pekan Depan, Dishub Mesti Evaluasi Pembuatan Fuel Card

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Komisi III DPRD Bontang telah menjadwalkan Inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU yang ada di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. 

Hal itu sebagai tindaklanjut dari banyaknya keluhan dari masyarakat terkait antrean yang kembali mengular di SPBU di Kota Bontang.

Terlebih juga banyak indikasi ada kepemilikan fuel card ganda para sopir truk.

Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina, mengatakan, pihaknya telah mendapat banyak keluhan terkait antrean truk yang mengular ini.

Baca juga: DPRD Kaltim Kritik Pertamina hingga Dorong Pemerintah Larang Kendaraan Non Kaltim Isi BBM di SPBU

Padahal sepengetahuanya, kuota jumlah BBM subsdi dari Pertamina untuk Bontang cukup melimpah.

“Artinya ada yang bermain, karena kuota BBM kita banyak tapi kenapa antrean panjang dan susah dapat minyak,” ujarnya saat dikonfirmasi TribunKaltim.co, Jumat (11/11/2022).

Politis Gerindra ini juga berencana akan memanggil Dinas Perhubungan selaku di OPD terkait.

Hal itu untuk membahas dan mengevaluasi syarat pembuatan fuel card. Karena banyak informasi para sopir memiliki 3 hingga 4 kartu per orang.

Baca juga: Dishub Bontang Telusuri Penyebab Antrean Kendaraan di SPBU yang Mendadak Panjang

“Syarat pembuatan kita evaluasi, karena ini ada info kalau banyak yang punya fuel card lebih dari satu. Karena pembuatanya gampang dan tidak perlu pakai uji kir,” bebernya.

Kemudian banyak juga sorotan terakit kendaraan dari luar yang ramai antre BBM di SPBU Bontang.

Antrean banyak kendaraan dari luar itu perlu dipastikan. Jangan sampai kata Amir Tosina, itu merupakan oknum sopir lokal yang mengganti nomor plat kendaraan dari luar.

“Jangan sampai juga kendaraan Bontang tapi ganti KT. Karena infonya, pembuatan fuel card pakai nopol dari luar. Kan kita tidak tahu,” bebernya.

Baca juga: DPRD Bontang Minta Pemkot Kebut Pengerjaan Infrastruktur Penanggulangan Banjir hingga Akhir Tahun

Ia pun berharap agar Polres Bontang turut terjun langsung memeriksa dan mengawasi terkait dugaan adanya oknum pengetap di SPBU.

Begitu juga dengan Dishub selaku OPD terkait untuk aktif lakukan pengawasan di lapangan.

Sebab masalah ini kian berlarut-larut seoalah tidak ada penyelesaian yang justru merugikan masyarakat umum.

Kalau ada oknum yang kedapatan ngetap dan memiliki fuel card ganda, maka jangan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas.

“Jangan sampai itu BBM subsidi tidak tepat sasaran karena diperjual belikan oleh oknum tertentu,” tandasnya. (*)