Komisi II DPRD Samarinda Usul Juru Parkir Dikelola Pihak Ketiga Demi Memaksimalkan E Parking

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Laila Fatiha menyebut sebab tidak maksimalnya penerapan E Parking oleh Varia Niaga adalah karena juru parkirnya masih sama dengan ketika dikelola Dinas Perhubungan (Dishub).

Menurut Laila, ini membuat Varia Niaga tidak punya kewenangan untuk menindak juru parkir nakal yang enggan menerima pembayaran non tunai.

"Jadi itu yang menjadi catatan kami, review kami terhadap tiga bulan percobaan menggunakan Varia Niaga," ujar Laila kepada TribunKaltim.co, Sabtu (19/11/2022).

Lebih lanjut Laila mengatakan bahwa ia ingin pelaksanaan parkir non tunai di Samarinda dikelola oleh pihak ketiga atau outsourcing.

Baca juga: DPRD Samarinda Minta Pemkot Serius Manfaatkan E Parking Dongkrak PAD

Sehingga menurutnya, lebih mudah dalam menindak atau mengelola juru parkir yang dipekerjakan.

Karena jika Dishub secara langsung yang melaksanakan, maka akan rentan sekali terjadi benturan dengan masyarakat.

"Kalau kita menggunakan outsourcing, kita full menyerahkan itu kepada pihak outsourcing, dia mencari dia memecat, itu urusan dia, walaupun kita mengusulkan," katanya.

Solusi lain yang ia tawarkan adalah membentuk Satuan Petugas (Satgas) dari untuk TNI Polri yang akan mengawasi jalannya pembayaran non tunai ini.

Baca juga: DPRD Samarinda Dukung Revitalisasi Tepian Mahakam, Minta Pemkot Perhatikan PKL

Hal itu ia katakan belajar dari daerah Surabaya yang dinilai berhasil menarik pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir.

Surabaya itu nggak pakai alat ini lagi, surabaya itu punya tiga, punya barcode punya alat edisi punya mesin yang ditaruh di jalan.

Jadi kalau yang dijakan kita bayar dulu tap dulu dah parkir, selesai itu kita nggak lagi nunggu tukang parkir itu lebih mudah alatnya

"Dan walaupun saya dengar juga dari Surabaya itu awal-awal dirusak alat itu, jadi mereka bentuk satgas, satgas itu yang mengawasi dan diberi zonanya," pungkasnya. (*)