Bawaslu Kaltim Gelar Pelatihan Kader Pengawasan Partisipatif di Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim), kembali menggelar kegiatan Sosialisasi Pelantikan Kader Pengawasan Partisipatif dengan tema "Perempuan Berdaya Mengawasi", Senin (21/11/2022).

Kegiatan Bawaslu Kaltim dalam rangka pengembangan pusat pendidikan pengawasan partisipatif ini, terselenggara di Gedung B, Ruang 11 Sekolah Tinggi Managemen Informatika dan Komputer Widya Cipta Dharma (STMIK WICIDA) Samarinda.

Pesertanya sendiri berjumlah 50 orang dari mahasiswa organisasi ekstra kampus di Kalimantan Timur.

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menerangkan kegiatan tersebut, diadakan untuk menunjukan bahwa perempuan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan dan menjadi bagian yang terus mengiringi proses demokratisasi negara.

Baca juga: Strategi Bawaslu Kaltim Jelang Pemilu 2024, Gandeng Mahasiswa hingga Masuk Forum Warga

Baca juga: Strategi Bawaslu Kaltim Jelang Pemilu 2024, Gandeng Mahasiswa hingga Masuk Forum Warga

"Karena perempuan tidak selalu dalam ruang lingkup domestik (rumah tangga), tetapi dia juga berada di ruang publik yang pantas mewarnai perubahan-perubahan Indonesia," jelasnya dalam sebuah perumpamaan.

Ia juga mengatakan dengan melibatkan perempuan dalam proses demokratisasi diharapkan dapat memunculkan gerakan baru, yakni demokrasi feminis, yang berarti demokrasi diwarnai oleh rasa cinta kasih.

"Harapan kita dengan keterlibatan perempuan dalam tatanan demokrasi dapat menciptakan kasih sayang, dalam mendorong proses pemilu yang saat ini kita jalani dan akan dilaksanakan tahun-tahun ke depan," jelas Hari Dermanto lagi.

Untuk materi pertama sesuai tema, disampaikan oleh Warkhatun Najidah yang merpakan Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul).

Dalam penyampaiannya ia menekankan bahwa perempuan memiliki peran penting dan strategis dalam suatu demokrasi.

Baca juga: Cegah Politik Identitas Jelang Pemilu 2024, Polda Bersama Bawaslu Kaltim Gandeng Tokoh Masyarakat

"Perempuan harus tegak berdiri. Jangan saling menunggu untuk bergerak," tegasnya.

Namun ia tidak menampik bahwa masih ada sebuah sistem oligarki yang menjadi kebuntuan untuk perempuan biasa bisa bergerak.

Dimana hanya perempuan yang memiliki privilege atau hak istimewa saja yang dapat menduduki suatu jabatan pemerintahan.

"Namun jangan berpatok pada itu. Perempuan harus tegak bergerak dalam menjalani demokrasi," tegasnya di akhir. (*)