DPRD Kukar Minta Pemerataan Pembangunan SDM di Wilayah Hulu

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Percepatan pembangunan di kecamatan paling ujung Kukar perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten Kutai Kartanrgara.

Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Kutai Kartanegara, Betaria Magdalena. Ia meminta agar pembangunan harus dilakukan merata.

"Jadi bukan hanya berfokus diwilayah kota dan daerah pantai, tetapi juga di wilayah Hulu," ujarnya, Senin (21/11/2022).

Menurutnya, pembangunan tidak hanya terkait infrastruktur yang memadai.

Baca juga: Kutai Kartanegara Siapkan Food Estate untuk IKN, Wakil Ketua DPRD Kukar: Jangan Mau Tertinggal

Tetapi juga diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Baik itu sektor pendidikan, maupun pelayanan kesehatan masyarakat.

“Harus balance, baik itu infrastruktur maupun SDM juga harus diperhatikan. Kalau tidak imbang pembangunan sia-sia karena tidak dimanfaatkan,” ujarnya.

Betharian pun terus bersuara sebagai wakil rakyat dari dapil VI yang meliputi Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kata dia, setiap pembangunan infrastruktur dipastikan akan memiliki dampak terhadap peluang-peluang baru.

Baca juga: Pembangunan IKN Mulai Berdampak ke Samboja, Anggota DPRD Kukar Sebut Hasil Perjuangan Tokoh Kaltim

Seperti peluang investasi hingga perkembangan penduduk yang menetap di wilayah hulu.

Oleh karena itu, selain pembangunan infrastruktur jalan juga perlu diimbangi dengan pendidikan yang memadai.

Sebab, SDM merupakan aset yang sangat berharga dalam memajukan pembangunan daerah dan bangsa di masa mendatang.

“Kalau tidak diimbangi dengan pendidikan yang memadai, repot juga. Pembangunan ada di pedalaman, tapi masyarakatnya berlomba-lomba ke kota lagi," jelas Politisi PDI Perjuangan itu.

Baca juga: DPRD Kukar Soroti Rumah Dinas Guru di Muara Kaman jadi Tempat Belajar Siswa

Sebagai Informasi, belum lama ini Komisi IV DPRD Kukar melakukan kunjungan ke SDN 003 Desa Bila Talang, Kecamatan Tabang.

Kondisi SDN 003 di ujung wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara itu disebut memprihatikan, lantaran sejumlah fasilitas belum terpenuhi.

Seperti belum ada pembangunan ruang kelas baru (RKB), meja kursi, ruang perpustakaan, keramik lantai dan plafon sekolah.

Selain itu, ditemukan RKB yang dibangun sejak 2007 lalu, belum dituntaskan. (*)