Berita DPRD Kukar

UMK Kukar 2023 Naik Jadi Rp 3,3 Juta, DPRD Kukar: Kehidupan Pekerja Bisa Lebih Layak

Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid memberi komentar terhadap rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kukar 2023

TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI
Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Abdul Rasid.TRIBUNKALTIM.CO/MIFTAH AULIA ANGGRAINI 

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG- Ketua DPRD Kutai Kartanegara, Abdul Rasid memberi komentar terhadap rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Kukar 2023.

Menurutnya, kenaikan UMK Kukar 2023 sebesar Rp 194.858 dengan persentase 6,09 persen, akan memberi tambahan penghasilan kepada pekerja.

"Harapannya dengan UMK naik menjadi Rp 3.394.513 ini, para pekerja bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak lagi,” kata Rasid, Kamis (1/12/2022).

Politisi Partai Golkar itu berharap, kenaikan UMK Kukar 2023 tidak membebankan perusahaan atau pengusaha-pengusaha di Kota Raja.

Dengan kenaikan upah, kata Rasid, kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Kukar bisa lebih layak. Terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Baca juga: UMK Penajam Paser Utara 2023 Dipastikan Naik, Besarannya Segera Diumumkan

Baca juga: UMK Kubar 2023 Disepakati Naik 6,94 Persen, Bupati FX Yapan Beri Apresiasi Pihak Perusahaan 

Terpisah, Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Distransnaker) Kukar, M Hatta menyebut, usulan penetapan UMK akan disampaikan kepada Pemprov Kaltim.

Usulan kenaikan UMK sesuai dengan kesepakatan hasil rapat bersama antara Distransnaker dan Dewan Pengupahan Kutai Kartanegara.

Pembahasan kenaikan UMK sesuai dengan arahan pemerintah pusat, melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No.18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Selambat-lambatnya tanggal 7 Desember sudah harus ditetapkan. Jadi UMK Kutai Kartanegara 2023 nanti senilai Rp3.394.513," ujar Hatta kepada TribunKaltim.co.

Penetapan upah minimum 2023 dihitung menggunakan formula yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Dalam Permenaker 18/2022 dengan tegas memandatkan bahwa kenaikan UMK dan UMP 2023 tidak boleh melebihi 10 persen.

Dalam hal, hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, maka gubernur menetapkan upah minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen.

Sedangkan jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, penyesuaian nilai upah minimum hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

"Kita sudah rapat dengan Apindo dan Serikat Pekerja. Dalam penetapan tidak ada yang bergejolak semua memahami landasan yang kita pakai," kata Hatta.

Baca juga: UMK Kutim 2023 Disepakati Naik 5,69 persen Jadi Rp 3,3 Juta

"Formulanya yang sudah diaminkan oleh badan statistik, jadi kita tidak menyimpang dari yang lain," sambungnya.

Selanjutnya, Disnaker Kukar akan mengantarakan hasil rekomendasi kepada pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Usulan ini harus diajukan sebelum tanggal 2 Desember 2022.

"Kita antar dulu hasil kesepakatan ke provinsi nanti rekomendasi ini kita bawa dan mereka yang menetapkan. Karena seluruh kabupaten/kota kumpulnya disitu semua," tandas Hatta. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved