KPPU akan Awasi Pembangunan di IKN untuk Cegah Praktik Monopoli, Jangan Ada Persaingan Tidak Sehat

TRIBUNKALTIM.CO - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian semua pihak.

Salah satunya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan ikut serta mengawasi pembangunan IKN Nusantara di Kaltim.

Komitmen KPPU untuk ikut mendukungan program IKN ini disampaikan Ketua KPPU Afif Hasbullah di Jakarta, Kamis (1/12/2022).

Kamis (1/12/2022), Afif Hasbullah mengatakan, "Kami tentu akan mendukung program presiden untuk Ibu Kota Negara baru.

Kami juga menyiapkan diri untuk menjadi bagian daripada suksesnya pembangunan IKN tersebut.

Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan mengenai barang dan jasa." 

Ia menambahkan, "Jangan sampai kemudian terjadi praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.

Hal itu juga sudah kami sampaikan dalam audiensi dengan presiden beberapa waktu yang lalu." 

Afif Hasbullah berharap, para pelaku usaha yang akan memperluas usahanya ke IKN diharapkan untuk mengikuti semua program kepatuhan sehingga KPPU mampu mengawasi seluruh aktivitas mereka.

"Dengan demikian memang kita perlu advokasi dalam artian semua pelaku usaha yang bergerak ke sana (IKN) itu hendaknya sudah terinform semua atau kita dorong mengikuti program kepatuhan KPPU.

Baca juga: Ratusan Investor Properti, Kesehatan, dan Digital Asal Malaysia Lirik IKN Nusantara

Sehingga ramai-ramai mengerjakan IKN, diharapkan semua pelaku usaha semua di sana ter-inform," katanya.

Diberitakan Kompas.com, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, biaya pembangunan IKN tak hanya mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara akan lebih banyak melibatkan investasi baik lokal dan internasional.

Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, Basuki mengatakan, sudah bertemu dengan sekitar 200 calon investor IKN Nusantara di Kuala Lumpur, Malaysia.

Menurut dia, ratusan calon investor tersebut tertarik untuk berkerja sama dalam pembangunan jalan, penyediaan air minum, rumah sakit hingga pendidikan di IKN.

Pembangunan zona 1B dan 1C dipercepat

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengatakan, pihaknya akan melakukan kegiatan pengembangan lahan (land development) dan penyiapan kavling di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, khususnya zona 1B dan 1C pada semester pertama 2023.

Ia mengatakan, hal ini dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mempercepat pembangunan dasar di IKN.

Adapun zona 1B di IKN Nusantara adalah kawasan pusat edukasi, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, dan hunian.

Sementara zona 1C berfungsi utama sebagai pusat kesehatan dan hunian.

Baca juga: Jokowi Beber 6 Prioritas APBN 2023, Infrastruktur IKN Nusantara Jadi yang Utama

"Pada semester pertama atau triwulan pertama tahun depan antara Maret sampai Juni, itu mudah-mudahan sudah ada kegiatan land development, penyiapan kavling di 1B dan 1C itu yang kita utamakan," kata Endra saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (1/12/2022), seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Endra mengatakan, untuk mempercepat pengembangan di zona 1B dan 1C, pihaknya telah mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait penambahan anggaran.

"Kita sudah bersurat ke Kemenkeu untuk dialokasikan anggarannya 2023," ujarnya.

Lebih lanjut, Endra menjelaskan, percepatan pembangunan zona 1B dan 1C ini dilakukan karena banyak investor yang melirik lahan di kedua zona tersebut.

Ia mengatakan, minat investor meningkat 40 kali lipat setelah dilakukannya market sounding beberapa waktu lalu.

"Jadi sekarang sudah ada 1.400 hektar lahan yang diminati investor, nah kemarin Malaysia, sebelumnya Jepang, sebelumnya lagi Korea Selatan, semua berbicara IKN karena ini jadi perbincangan di internasional," ucap dia.

Kantor Presiden dan Kementrian di IKN Nusantara Dibangun

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan Kantor Presiden RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah dimulai.

Selain itu, pembangunan sejumlah kantor kementerian dan perumahan untuk menteri juga sudah dimulai.

"Ini (pembangunan) sudah mulai, kontraknya sudah bulan lalu. Dimulai," ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (1/12/2022), dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Menteri PUPR Temui 200 Calon Investor di Malaysia, Ajak Langsung ke IKN Nusantara

"Perkantoran, kantor presiden bukan istana.

Kemudian, (kantor) kementerian koordinator kemudian perumahan para menteri, kemudian nanti untuk yang ASN akan dibangun juga (perumahan)," katanya lagi.

Sementara itu, untuk kantor wakil presiden (wapres) belum mulai dibangun.

Menurut Basuki, tender untuk pembangunan kantor wapres baru akan dilakukan.

Setelah pembangunan sejumlah kantor pemerintahan pada Desember 2022 ini, pemerintah akan melanjutkan ke tahap selanjutnya pada tahun depan.

"Kalau yang tadi saya sebutkan sudah mulai Desember inilah, nanti 2023 ke tahap selanjutnya," ujar Basuki.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan gedung istana kepresidenan, istana wakil presiden, serta bangunan kantor pemerintahan lainnya di Ibu Kota Nusantara segera dimulai pada Desember ini.

Hal itu disampaikan Jokowi kepada awak media di Rumah Adat Radakng, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa (29/11/2022).

"Yang berkaitan dengan pembangunan kementerian, istana presiden dan wakil presiden juga (akan dimulai), ini bulan Desember sudah dimulai," ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden.

Kepala Negara juga menyampaikan saat ini pemerintah telah memulai pembangunan infrastruktur pada kawasan inti IKN.

"Untuk IKN ini, kita sudah memulai (pembangunan) untuk infrastrukturnya, dan untuk suplai air baku ke IKN sudah, selesai Januari.

Infrastruktur untuk yang kawasan inti sudah dimulai," kata Jokowi.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Dikebut, Ridwan Kamil Ungkap Ibu Kota Jadi Simbol Politik

(*)

Berita Ibu Kota Negara Lainnya

Berita IKN Lainnya