Berita DPRD Balikpapan

Fraksi Demokrat DPRD Balikpapan Ingatkan Walikota Beri Perhatian Khusus pada Proyek Berjalan

Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Mieke Henny mengingatkan Wali Kota Balikpapan

Penulis: Niken Dwi Sitoningrum | Editor: Budi Susilo
HO/DPRD BALIKPAPAN
Mieke Henny, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Balikpapan mengingatkan para pemangku kepentingan Pemerintah Kota Balikpapan pada pengerjaan proyek berjalan, agar tak terjadi temuan kasus hukum kedepannya. 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan Mieke Henny mengingatkan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud terkait proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang sedang berjalan.

Hal ini dimaksudkan agar nantinya proyek-proyek tersebut berjalan dengan lancar dan tentunya tidak menimbulkan kasus temuan dalam hal legalitas hukum dan lain sebagainya di kemudian hari.

Mieke menyampaikan hal ini ketika melakukan penyampaian pandangan akhir fraksi Partai Demokrat pada rapat paripurna yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2023 beberapa waktu lalu di Hotel Platinum Balikpapan.

Secara umum, fraksi Partai Demokrat menyatakan menerima dan menyetujui nota penjelasan Wali Kota Balikpapan dengan catatan.

Baca juga: Anggota DPRD Balikpapan Beri Apresiasi Pemkot Soal Alokasi Anggaran Pembangunan Rumah Sakit di 2023

Catatan penting masih berkaitan dengan program pemerintah yang sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan 2021-2026.

“Seperti, proyek penanggulangan banjir, peningkatan pendidikan, kesehatan, recovery ekonomi, peningkatan ASN, dan lain-lain,” terang Mieke.

Beberapa proyek dinilai mendapatkan perhatian tersendiri oleh masyarakat Kota Balikpapan. Semisal, proyek normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat dan pembangunan dua sekolah besar yang pembiayaannya menggunakan skema multiyears.

“Saat ini memang dalam pemantauan serius pihak-pihak terkait dan juga masyarakat umum. Maka, jika suatu saat ditemukan kasus-kasus hukum, fraksi kami tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Pihaknya mengaku telah mengingatkan para pemangku kepentingan, termasuk Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud dalam perencanaan pembangunan yang telah dilalui tahapannya sebelumnya.

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh Hadiri Kerja Bakti dan Resmikan Jalan di Sekitar Kelurahan Batu Ampar

“Dalam hal perencanaan agar mengutamakan kepastian lahan, alas hak, lokasi, administrasi, data-data dokumen pendukung, durasi waktu pengerjaan dan legalitas-legalitas lainnya,” jelasnya.

“Sehingga, dalam pelaksanaannya nanti tidak akan ada ditemukan hal-hal yang berpotensi menjadi temuan,” pungkas Mieke. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved