Kementerian PUPR Perlu Dana Rp 9,4 T untuk Bangun Perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Untuk pembangunan perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri di IKN Nusantara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakat memerlukan dana besar.

Kementerian PUPR memerlukan dana sebesar Rp 9,4 triliun untuk pembangunan perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara Kalimantan Timur (Kaltim).

Jumlah dana sebesar Rp 9,4 triliun untuk perumahan ASN, TNI dan Polri di IKN Nusantara ini belum termasuk land development dan pembangunan jalan.

Hal ini diketahui dari usulan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Menteri Keuangan perihal tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun untuk pembangunan IKN.

Usulan Kementerian PUPR melalui surat bernomor KU 0101-Mn/2210 tertanggal 3 November 2022 tersebut guna mempercepat pembangunan IKN.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Senin (28/11/2022), Basuki Hadimuljono mengatakan, "(usulan itu) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan KIPP Zona 1B dan 1C."

Tambahan anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan KIPP, serta pembangunan perumahan ASN, TNI, dan Polri.

Basuki Hadimuljono mengatakan, "Sebetulnya Rp 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun, sisanya itu untuk land development dan (pembangunan) jalan." 

Sayangnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tidak menjelaskan lebih detail terkait data teknis pembangunan perumahan ASN tersebut.

Namun yang pasti, setelah adanya market sounding yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus 2022 lalu, banyak investor yang tertarik masuk.

Baca juga: Kavling 1A di KIPP IKN Nusantara Hanya Dibangun 2 Ribu Ha, Tak Cukup Buat Investor

Oleh karena itu, Kementerian PUPR mendapat perintah untuk mempercepat pembangunan IKN.

Tidak hanya di KIPP Zona 1A, melainkan juga di wilayah perencanaan Zona 1B dan Zona 1C.

"Untuk yang prasarana dasar ini, 1B dan 1C akan kita fokuskan dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja," terangnya.

Lebih lanjut, Basuki mengatakan, dari tambahan anggaran Rp 12,7 triliun, untuk pembangunan hunian ASN, TNI dan Polri akan digunakan sebesar Rp 9,4 triliun.

Kemudian, sisanya akan digunakan land development (pembangunan lahan) dan jalan.