Bangun Kavling Investor IKN Nusantara, Kementrian PUPR Minta Tambahan Dana Rp 3 T

TRIBUNKALTIM.CO - Kementrian PUPR mengusulkan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara sebesar Rp 12,7 triliun pada 2023 mendatang.

Tambahan anggaran ini untuk membangun lahan khusus investor di kavling 1B dan 1C sekitar Rp 3 triliun.

Selain itu, ada pula tambahan anggaran untuk pembangunan hunian bagi ASN, TNI dan Polri, sekitar Rp 9 triliun.

Dilansir dari Kompas.com, hal itu diketahui dalam usulan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Menteri Keuangan perihal tambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 12,7 triliun untuk pembangunan IKN.

Pengusulan melalui surat bernomor KU 0101-Mn/2210 tertanggal 3 November 2022 tersebut guna mempercepat pembangunan IKN.

Pengusulan melalui surat bernomor KU 0101-Mn/2210 tertanggal 3 November 2022 tersebut guna mempercepat pembangunan IKN.

"(usulan itu) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan IKN dan menindaklanjuti arahan Presiden untuk melaksanakan pengembangan wilayah perencanaan KIPP Zona 1B dan 1C," ujar Basuki saat Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI pada Senin (28/11/2022).

Penambahan anggaran tersebut diperuntukkan pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan KIPP, serta pembangunan perumahan ASN, TNI, dan Polri.

"Sebetulnya Rp 12,7 triliun ini termasuk perumahan ASN, TNI, dan Polri sebesar Rp 9,4 triliun, sisanya itu untuk land development dan (pembangunan) jalan," ungkapnya.

Kendati begitu, Basuki tidak menjelaskan lebih detail terkait data teknis pembangunan perumahan ASN tersebut.

Namun yang pasti, setelah adanya market sounding yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus 2022 lalu, banyak investor yang tertarik masuk. Maka dari itu, Kementerian PUPR mendapat perintah untuk mempercepat pembangunan IKN.

Tidak hanya di KIPP Zona 1A, melainkan juga di wilayah perencanaan Zona 1B dan Zona 1C.

"Untuk yang prasarana dasar ini, 1B dan 1C akan kita fokuskan dulu pada land development dan pembangunan jalan aksesnya saja," terangnya.

"Ini akan kita mulai Januari (2023), karena triwulan kedua Bapak Presiden ingin mengajak para investor (ke IKN), menawarkan daerah mana saja yang akan dibangun rumah sakit dan sebagainya," pungkas Basuki.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyatakan, biaya pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara tak hanya mengharapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).