Respon Pengacara Ismail Bolong Soal Upeti Tambang Ilegal Disetor ke Kabareskrim

TRIBUNKALTIM.CO - Setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Pengacara ismail bolong membenarkan kliennya ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi tambang ilegal.

Ismail Bolong juga berstatus tahanan Bareskrim.

Dilansir dari Kompas TV, Pengacara Ismail Bolong, Johannes L Tobing memastikan tidak ada suap dari kliennya ke Perwira Tinggi Polri.

Melalui pengacaranya, Ismail Bolong mengeklaim tidak pernah bertemu Bareskrim Polri.

Menurut pengacara, pemeriksaan Ismail Bolong masih akan dilanjutkan.

Namun pengacara tidak mau menanggapi soal video pengakuan Ismail Bolong dengan dalih di luar kuasa.

Sebelumnya, Johannes L Tobing, mengungkapkan kliennya sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri.

Ismail Bolong juga langsung ditahan usai pemeriksaan yang berlangsung kemarin.

"Jadi memang sudah resmi jadi tersangka dan sudah ditahan," ujar Johannes saat ditemui di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (7/12/2022).
Johannes menjelaskan, Ismail Bolong selesai diperiksa sekitar pukul 01.45 WIB dini hari tadi.

Dia turut memaparkan pasal-pasal yang disangkakan kepada Ismail Bolong.
"Terkait perkara yang dipersangkakan ada 3 pasal terhadap klien kami Pak IB.

Pasal yang 158, (Pasal) 159, (Pasal) 161 mengenai tambang ilegal, perizinan, dan distribusi sebagainya," tuturnya.

Sementara itu, Dirtipidter Bareskrim Brigjen Pipit Rismanto maupun Kabareskrim Komjen Agus Andrianto tidak kunjung merespons pesan wartawan terkait penetapan tersangka Ismail Bolong.

Untuk diketahui, Ismail Bolong sempat menjadi sorotan dan videonya sempat viral di media sosial.

Dalam videonya, Ismail mengeklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin.

Ismail juga mengaku menyetorkan uang Rp 6 miliar ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021.

Akan tetapi, Ismail telah menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto.

Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apa pun ke Kabareskrim.

Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal Propam Polri, pada Februari 2022.

Namun, pihak Hendra membantah soal tudingan Ismail soal intimidasi.

"Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk beri testimoni kepada Kabareskrim, dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu.

Saya komunikasi melalui HP melalui anggota paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni," ujar Ismail dalam video klarifikasi, seperti dilansir dari YouTube Tribunnews.com, 7 November 2022.

Belakangan, pengakuan Ismail ini diperkuat dengan beredarnya informasi laporan hasi penyelidikan Propam Polri.

Mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan juga membenarkan soal adanya laporan hasil penyelidikan internal Porpam soal dugaan keterlibatan Kabareskrim di kasus tambang ilegal. (*)