Anies Baswedan Dinilai Tak Etis karena Safari Politiknya, Partai NasDem Pasang Badan: Bahaya Bawaslu

TRIBUNKALTIM.CO - Safari politik Anies Baswedan disebut tidak etis, Partai NasDem pasang badan sebut bahaya Bawaslu.

Ketua DPP Bappilu DPP Partai NasDem Effendi Choirie membela bakal capres Partai NasDem, Anies Baswedan.

Pembelaan tersebut ihwal aktivitas safari politik Anies Baswedan yang disebut tak etis oleh Bawaslu RI.

Menurut dia, jajaran anggota Bawaslu itu tak paham soal arti sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia.

Baca juga: Safari Politik Anies Baswedan Tuai Kritik, Boni Hargens: AB Curi Start Kampanye Secara Gamblang

“Bahaya Bawaslu, diisi orang yang kerjanya enggak pakai aturan, enggak paham substansi demokrasi,” kata Effendi, Jumat (16/12/2022), seperti dikutip dari Kompas.com.

Hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Puadi yang mengatakan bahwa safari politik Anies tidak etis.

Ia menjelaskan, safari politik yang dilakukan oleh mantan gubernur DKI Jakarta itu jelas tidak melanggar aturan pemilu.

Ia lantas mempertanyakan aturan apa yang menjadi tolok ukur Bawaslu sehingga bisa mengatakan safari politik Anies tidak etis.

“Kalau Bawaslu mengatakan tidak etis, standar etika apa, yang mana? Kalau pertemuan publik dibilang kampanye, apa dasarnya? Itu bagian demokrasi, hak berserikat, hak berkumpul bagi masyarakat,” ujar dia.

Selain itu, kata Effendi, sampai saat ini Anies belum resmi maju sebagai capres dalam Pilpres 2024.

“Anies bukan pejabat, juga belum resmi sebagai capres dari satu partai yang belum cukup untuk maju,” katanya.

Baca juga: Hasil Survei Capres Pilpres 2024: Anies Baswedan Unggul di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat

Sebelumnya, Anggota Bawaslu RI Puadi mempersilakan siapa pun untuk menyosialisasikan diri tetapi harus sesuai dengan kehendak undang-undang.

Hal itu menanggapi pelaporan Anies Baswedan yang diduga melakukan aktivitas kampanye terselubung dan terkesan curi start kampanye pemilu padahal bukan waktunya untuk berkampanye.

“Undang-undang pemilu telah menyediakan waktu bagi setiap kontestan pemilu untuk mengkampanyekan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden, yakni pada masa kampanye,” kata Puadi dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (15/12/2022), seperti dikutip dari laman Bawaslu.go.id.

Menurut Puadi, safari politik hakikatnya memang bertujuan untuk mengenal lebih jauh partai dan capres yang akan diusung.