Muhammadiyah Dorong Suksesi Pemilu 2024 dan Tolak Keras Jabatan Presiden 3 Periode

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menegaskan Muhammadiyah mendorong suksesi Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan melalui sambutannya pada pembukaan Musyawarah Wilayah Muhammadiyah dan Aisyiyah Kalimantan Timur di Jalan Cipto Mangunkusumo Samarinda, Kaltim, Sabtu (24/12/2022).

Saat ditemui awak media usai acara pembukaan tersebut, ia mengatakan bahwa suksesi Pemilu 2024 itu merupakan bagian dari keputusan strategis Muhammadiyah dalam bidang kebangsaan.

Sehingga Muhammadiyah menentang keras pihak-pihak yang ingin agar Pemilu 2024 diundur atau bahkan memperbolehkan jabatan presiden tiga periode.

"Dan Muhammadiyah berpendapat bahwa suksesi itu adalah sesuatu yang memang seharusnya dilaksanakan karena Presiden Jokowi sudah menjabat selama dua periode dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar pada jabatan presiden itu adalah dua periode," ujarnya.

Baca juga: Profil Haedar Nashir yang Kembali Terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah 2022-2027

"Kemudian juga telah ada undang-undang yang terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024, KPU juga telah menetapkan jadwal perhelatan politik 2024 itu," tuturnya.

Terbaru, KPU telah mengumumkan partai politik peserta pemilu yang lulus verifikasi.

Dengan demikian ia berharap semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Sehingga Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia bisa memberi teladan kepada dunia melalui perhelatan pesta demokrasi 2024.

Baca juga: Pengurus PP Muhammadiyah Nilai Pemilu 2024 Hanya Berpusat Pilpres, Pileg Dianggap Tidak Penting

Di samping itu, ia juga menyampaikan bagaimana sikap Muhammadiyah dalam menyongsong pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Pada prinsipnya, Mumammadiyah menyetujui kebijakan pemerintah nasional di bawah kepemimpinan Jokowi terkait pemindahan IKN.

Namun, ia mengatakan semuanya harus disiapkan dengan matang, terutama dari sisi infrastruktur.

"Tidak hanya infrastruktur fisik yang harus dipersiapkan, tapi juga infrastruktur sosial dan terutama adalah infrastruktur yang berkaitan dengan bagaimana kesiapan penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota negara baru," tuturnya.

"Sehingga semuanya harus dipersiapkan dengan sebaik baiknya. Dan semuanya tentu harus mempertimbangkan kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan," ucapnya. (*)