Pembangunan Anjungan Siap Kerja IKN Nusantara Permudah Warga Akses Loker Tanpa Lewat Perantara

TRIBUNKALTIM.CO - Anjungan Siap Kerja Ibu IKN Nusantara yang dibangun Badan Otorita di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendapat respon dari anggota DPRD PPU.

Dimana, Anjungan Siap Kerja IKN Nusantara dibuka Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI untuk mempermudah warga lokal memperoleh informasi lowongan pekerjaan (Loker) di IKN Nusantara.

Anggota DPRD PPU yang juga Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Timur (KBB-KT) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Syarifuddin HR mengatakan, Anjungan Siap Kerja IKN Nusantara merupakan upaya pemerintah untuk memperdayakan masyarakat PPU di setiap peluang kerja yang tersedia di IKN Nusantara.

“Adanya Anjungan Siap Kerja yang diresmikan pemerintah pada November 2022 lalu supaya pencari kerja bisa direkrut langsung tanpa melalui perantara organisasi atau lembaga tertentu,” ujar Syarifuddin.

Baca juga: Cara Antisipasi Bencana di IKN Nusantara, Mulai Banjir, Longsor Hingga Struktural

Bukan hanya itu lanjutnya, Anjungan Tenaga Kerja IKN tersebut juga mempermudah masyarakat setempat, untuk mengakses langsung setiap lowongan pekerjaan di IKN Nusantara tanpa melalui perantara.

Syarifuddin meminta agar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk melakukan pendataan bagi warga lokal, yang ingin bekerja di proyek pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.

“Pembangunan IKN terus berjalan dan tentu kebutuhan tenaga kerja akan terus meningkat. Karena itu, warga PPU yang mau bekerja di IKN agar memasukkan lamarannya ke Disnakertrans, nanti dijembatani ke Badan Otorita,” ujarnya.

Syarifuddin menyarankan, Disnakertrans PPU agar lebih aktif mencari informasi lowongan kerja IKN Nusantara untuk diinformasikan kembali ke masyarakat.

Baca juga: IKN Nusantara Jadi Ibu Kota, Jakarta Tanpa Walikota, Nasib Pelayanan ke Masyarakat?

“Januari 2023 kami akan ke Disnakertrans untuk mempertanyakan soal tenaga kerja, karena sampai sekarang Disnakertrans kurang aktif menjemput informasi peluang kerja IKN,” tuturnya.
 
Syarifuddin berharap, tenaga kerja lokal mendapat skala prioritas di IKN Nusantara sesuai dengam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal.

Bahwa, setiap perusahaan yang beroperasi di PPU wajib merekrut tenaga kerja lokal sebanyak 80 persen dari total kebutuhan tenaga kerja. (*)