Berita Nasional Terkini
West Papua Army Ancam Jokowi dan Panglima TNI Yudo Margono, KKB Papua Siap Perang dengan Indonesia?
West Papua Army ancam Jokowi dan Panglima TNI Yudo Margono. KKB Papua siap perang dengan Indonesia.
TRIBUNKALTIM.CO - Simak informasi seputar Kelompok Kriminal Bersenjata alias KKB Papua.
Kelompok West Papua Army ancam Jokowi dan Panglima TNI Yudo Margono.
Ya, mereka KKB Papua siap berperang melawan Indonesia.
Jika tuntutan referendum mereka diabaikan oleh pemerintah Indonesia.
Panglima Tertinggi West Papua Army Damianus Magai Yogi menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menindak tegas Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua.
Menurut Damianus Magai Yogi, West Papua Army siap melawan.
Dia bahkan mendesak Pemerintah Indonesia segera melakukan perundingan damai untuk menyiapkan referendum.
Selengkapnya ada dalam artikel ini.
Baca juga: Kebohongan Besar KKB Papua Dibongkar Polisi, Klaim Kuasai Maybrat Papua Barat, Cek Faktanya
Damianus Magai Yogi menegaskan, biarkan rakyat Papua menentukan nasib sendiri, atau menghadapi perlawanan lebih keras dari kelompok bersenjata di Papua.
“Kepada Kepala Negara dan Pemerintahan RI, Jokowi, Panglima TNI dan Kapolri segera mengambil langkah secepatnya sebagai perdamaian di Papua," kata Damianus Magai Yogi dilansir dari thetpn-pbnews.
Dia mengancam melakukan perlawanan di daerah Meepago.
"Jika Presiden Jokowi tidak tanggapi, maka wilayah yang sedang diam seperti Meepago akan membuktikan dan mengangkat senjata, dan itu perlawanan yang lebih tinggi daripada yang sudah lalui,” tambahnya.
Presiden Jokowi melantik Yudo Margono sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasadi Istana Kepresidenan Jakarta Senin 19 Desember 2022 lalu.
Baca juga: Satgas Damai Cartenz Tangkap DPO Kumis Kogoya, Usai Anggota KKB Papua Sukses Kabur dari Lapas Wamena
Pada saat itu, Jokowi meminta Yudo Margono tegas menghadapi kelompok bersenjata di Papua.
Damianus Magai Yogi mengkritik pernyataan Jokowi sebagai bentuk keengganan untuk menggelar perundingan damai untuk menyelesaikan konflik Papua.