Rocky Gerung Kritik Presiden Jokowi, Terbitkan Perppu Ciptaker yang Inkostitusional

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik Rocky Gerung soroti polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi mengeluarkan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada Jumat (30/12/2022) lalu.

Menurut Rocky Gerung, Perppu tidak boleh digunakan secara sembarangan, harus ada hal yang khusus di dalamnya.

"Dalam demokrasi, Perppu sebetulnya dilarang, karena itu Perppu kan arogansi pemerintah, tanpa ada legitimasi," kata Rocky Gerung dalam Forum News Network, Senin (2/1/2022).

Lebih lanjut, Rocky Gerung menyebut Perppu tentang sesuatu yang inkostitusional.

"Inkostitusional artinya haram, lalu Jokowi bilang itu halal, lalu dia keluarin Perppu yang menghalalkan itu," ujar rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai bahwa tak ada dalil untuk mengeluarkan Perppu.

Menurutnya, satu-satunya dalil adalah untuk menyelamatkan ambisi Presiden untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Apapun yang kita lihat dari Perppu itu sekedar untuk memastikan bahwa ambisi Presiden tidak akan terganggu oleh status inkostitusional dari Omnibus Law," kata Rocky Gerung.

Baca juga: Tanggapan Rocky Gerung Soal Ganjar Pranowo yang Renovasi Rumah Kader PDIP dengan Bantuan Dana Baznas

Rocky Gerung menyebutkan bahwa memang benar saat ini Indonesia kekurangan investor.

Namun, menurutnya situasi tersebut jangan dimanfaatkan untuk menekan buruh.

"Dari awal memang Jokowi menghendaki Omnibus Law segera diundangkan, tetapi ada problem dengan Mahkamah Konstitusi,"

"Mahkamah Konstitusi sendiri yang bilang bahwa itu cacat proses pembuatan, karena gak melibatkan partisipasi," kata Rocky Gerung.

Atas dasar itu, Rocky Gerung menyebutkan adanya partisipasi seperti sosialisasi ke Universitas yang tidak mengerti tentang prosedur.

Baca juga: Sindir Presiden, Rocky Gerung Sebut Jokowi Tidak Paham Makna Politik Identitas

"Dan adanya sosialisasi setelah dikasih amplop, sehingga banyak pakar tata negara yang pro terhadap bagian buruk dari Undang-undang," ujar Rocky Gerung.