Khusus Rumah Tinggal di IKN Nusantara Bisa Ditingkatkan Jadi Sertifikat Hak Milik

TRIBUNKALTIM.CO - Para calon pembeli rumah tinggal di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur tak perlu khawatir.

Pasalnya, para pembeli rumah tinggal bisa meningkatkan sertifikatnya menjadi hak milik.

Demikian diungkapkan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe

Dilansir dari Kontan, menurut Dhony, untuk sektor perumahan nantinya dari hak pengelolaan akan bisa menjadi hal milik.

Ia menjelaskan, untuk rumah tinggal nantinya pembeli setelah memiliki hak guna bangunan (HGB) di atas hak pengelolaan (HPL) dapat ditingkatkan menjadi hak milik.

"Itu sudah sama dengan yang lain. Dengan banyak insentif ini akan menarik sekali.

Dengan HGB di atas HPL tergantung perjanjian pengelola HPL dengan Otorita.

Ini sama seperti yang dilakukan di DKI di Kemayoran, di Mangga Dua ini bisa panjang.

Jadi tidak ada beda dengan HGB yang tidak di atas HPL. Itu solusi yang kita sedang rundingkan pelaku usaha," ungkapnya.

Namun, ketentuan tersebut hanya berlaku untuk rumah tinggal.

Sedangkan untuk gedung dan bangunan hanya mendapatkan hak guna bangunan.

"Hanya rumah tinggal.

Ini untuk kepentingan masyarakat umum.

Jadi kita dorong itu untuk kepentingan masyarakat, supaya rumah yang dimiliki masyarakat bisa memiliki hak tertinggi yakni hak milik," jelasnya.

Sebelumnya, investasi dari investor yang dipastikan masuk ke IKN Nusantara mencapai Rp 41 triliun.

Dimana ada tiga perusahaan yang sudah mendapatkan izin prinsip pelaksanaan.

Rencananya hari ini pihaknya akan mengumumkan ketiga investor tersebut. Pengumuman ketiga investor dilakukan setelah adanya surat izin prinsip pelaksanaan.

Ia menjelaskan, dari 59 letter of interest (LoI) tiga investor tersebut yang sudah proses maju.

Sisanya masih proses dan akan diumumkan ketika sudah ada surat izin prinsip pelaksanaan (SIPP).

"Ini akan kita umumkan dari 3 itu, Sumarecon, Konsorsium Lokal Risjadson Brunsfield Nusantara, lalu Korea Land and Housing yang pure dari luar.

Dalam antrian ada beberapa tapi belum kita umumkan kalo belum ada surat izin prinsip pelaksanaan. Tiga ini udah surat izin prinsip," kata Dhony.

Tak hanya perumahan, nantinya para investor akan membangun juga fasilitas pengelolaan air minum, listrik, telekomunikasi, pengolahan limbah dan transportasi.

Saat ini investor di sektor transportasi menjadi prioritas utama yang sedang dikejar pemerintah.

"Berikutnya yang high priority sekolah, lifestyle facility. Olah raga, taman, mall jadi untuk hiburan untuk para pekerja," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dhony mengatakan total komitmen investasi yang sudah masuk sekitar Rp41 triliun.

Dengan demikian Ia menegaskan bahwa market confidence (kepercayaan pasar) dari proyek IKN sangat baik.

"Rp 41 triliun. Sekarang dari APBN Rp 26 triliun. Ini sudah hampir 2 kali lipat.

Jadi market confidence baik. Dan 59 yang antri itu ada sekolah, ada RS, ada mall, bahkan ada pemakaman. Tapi kita lihat yang lebih baik kita sebagai model menjadi referensi pengembangan kota-kota di Indonesia," jelasnya. (*)