Pekerja di IKN Nusantara Hanya Bisa Gunakan Hak Pilih untuk Pilpres 2024

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 mendatang para pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya bisa menyalurkan hak pilih untuk Pemilihan Presiden.

Secara adminstratif untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) otomatis para pekerja akan golput, lantaran secara wilayah daerah pemilihan (dapil) berbeda dan tidak memungkinkan untuk memilih DPRD, DPD RI dan DPR RI.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Rudiansyah menjelaskan para pekerja di IKN tentu banyak dari luar daerah maupun Kabupaten/Kota di Kaltim.

Hal ini juga memungkinkan adanya penambahan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang akan disediakan.

"Berkaitan TPS khusus di pemilu 2024 memungkinkan dengan syarat yang bertanggung jawab wilayah mengajukan ke KPU. Kalau di IKN pemilih kan banyak dari pekerja terutama kontruksi," terangnya, Rabu (4/2/2023).

Baca juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, Bawaslu dan KPU Kubar Gelar Koordinasi Bersama Insan Pers

Baca juga: Peringati Hari Amal Bakti ke-77, Menteri Agama Imbau Jaga Kerukunan Jelang Pemilu

Tentunya, lanjut Rudiansyah, nanti melihat siapa yang menjadi penanggung jawab di wilayah tersebut serta akan mengajukan ke KPU untuk membuka TPS khusus guna menjaga hak pilih para pekerja.

Hanya saja, itu tidak serta merta, KPU Kaltim juga harus memaksimalkan sosialisasi ke para pihak, bukan IKN saja, perusahaan tambang, sawit, bahkan kampus, karena TPS khusus nanti tidak selengkap TPS reguler.

"Misal contoh, pemilih kota Samarinda ketika bekerja di IKN dan tidak bisa pulang, otomatis masuk dalam data untuk wilayah TPS khusus, tidak bisa memilih DPRD wilayah setempat atau provinsi karena bukan dapil, DPD dan DPR RI juga tidak bisa, yang bisa hanya pemilihan Presiden," terangnya.

Menurut Rudiansyah ini jadi isu strategis bagi pihaknya, disclaimernya nanti berdasar data resmi yang diterima KPU Kaltim pada tahun ini akan ada ratusan ribu pekerja masuk ke IKN.

Ini yang akan diskusikan ke KPU RI, dan menjadi isu strategis serta secara utuh dibahas, karena potensi ratusan ribu itu bisa setara dengan induknya, pemilih induknya, atau malah bisa menjadi lebih banyak.

"Ini menjadi beban kerja bagi PPK dan PPS di wilayah itu, Sepaku misalnya, bisa lebih dari Kabupaten. Kita akan koordinasi dengan wilayah penanggung jawab, apakah perusahaan atau badan otoritanya," tegas Rudiansyah.

"Ratusan ribu pekerja ini saja, jika direalisasi menjadi TPS, tinggal dibagi saja pemilih maksimal 300, berarti ada berapa TPS? Bisa lebih dari 100 TPS khusus," menurut Rudiansyah.

Baca juga: Hasil Survei Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies di Jabar, Gerindra Salip Elektoral PDIP di Pemilu 2024

Menyinggung, jika pindah ke IKN dan para pekerja hanya menyalurkan hak suaranya untuk pemilihan Presiden saja, otomatis akan golput.

Rudiansyah membenarkan, namun golput dalam segi administratif karena ada syarat dan kondisi yang tidak dapat terpenuhi untuk ikut dalam Pileg.

"Ya golput administratif kan, itu tidak memilih bukan dalam pengertian golput yang dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya, lebih kepada permasalahan administratif, tidak mungkin surat suara dari daerah lain dibawa ke IKN, berbeda dapilnya," pungkasnya. (*)