Mengenal Konsep Green Building yang Diterapkan di Perkantoran IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah telah menetapkan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sejak Agustus 2021.

Di awal 2023 ini, Pemerintah akan mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Dengan adanya perpindahan ini maka sejumlah infrastruktur baru akan dibangun demi mendukung roda pemerintahan.

Salah satunya adalah kantor-kantor pemerintahan.

Rencananya kompleks perkantoran milik pemerintah tersebut akan dibangun dengan menerapkan konsep green building dan berkelanjutan.

Dilansir dari Kompas.com, dalam Buku Saku Pemindahan IKN, dikatakan kantor pemerintahan di IKN baru nantinya akan mengedepankan open layout.

Konsep open layout ini merupakan konsep desain sebuah ruangan yang minim partisi internal dalam batas struktural bangunan, atau bagian dari bangunan.

Baca juga: Jokowi Beber IKN Nusantara Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk, Cek Lagi Luasnya

Baca juga: Badan Otorita IKN Nusantara dan Kemenhub Matangkan Rencana Pembangunan Bandara VVIP

Bila konsep ini diterapkan berarti ruangan tersebut tidak memiliki batasan fisik atau visual yang signifikan untuk menggambarkan berbagai area fungsional seperti ruang kerja, dapur, maupun ruang baca.

Karena tak ada batasan, maka efek visual dari denah terbuka adalah ruang akan tampak lebih besar dan lebih terang daripada jika dinding menutupi berbagai area fungsional.

Selain itu, kantor-kantor pemerintahan di IKN baru nanti dalam rancangannya sangat mengedepankan konektivitas antar Kementerian/Lembaga.

Konektivitas ini tak hanya dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan), tapi juga konektivitas digital yang ditunjang dengan model ‘smart office’ (perkantoran pintar).

Transformasi tempat kerja di IKN Baru akan diperkuat dengan perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement melalui informal workspace dan berbasis digital.

Penerapan konsep green building sendiri bukan merupakan hal baru bagi pemerintah dalam hal ini Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Gedung Utama Kementerian PUPR di Jakarta juga sudah mengadopsi konsep bangunan green building.

Gedung ini diklaim bisa menghemat listrik sekitar 40 pesen dan penghematan konsumsi air hingga 35 persen.