BBPJN dan PT KPC Bantu Pemkab Kutim Bangun Jalan Penghubung ke Pelabuhan Kenyamukan

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) bekerjasama dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan PT Kaltim Prima Coal untuk menyelesaikan pembangunan jalan penghubung ke Pelabuhan Kenyamukan.

Pelabuhan pertama yang akan dibangun di Kutim tersebut terletak di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutim.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kutim, Muhir menyebut bahwa sebenarnya pengerjaan jalan menuju Pelabuhan Kenyamukan termasuk ke dalam tupoksi DPU Kutim.

Pasalnya, jalan penghubung tersebut masuk dalam desain awal yang dirancang oleh pihaknya.

Baca juga: Ribuan PNS di Pemkab Kutim Ikut Penilaian Potensi dan Kompetensi Tahun 2023

"Pertama kan desain awalnya dari PU ya. Penanganan awalnya sampai ke titik ini kan PU yang ngerjain (titik pembangunan jalan terhenti)," ujarnya pada Tribunkaltim.co, Kamis (12/1/2023).

Namun di perjalanan pembangunannya, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun jalan ternyata cukup tinggi sehingga Pemkab Kutim meraih BBPJN dan perusahaan swasta untuk meminta bantuan.

Nantinya dari sisa jalan yang belum dibangun, 650 meter di dalamnha akan dikerjakan oleh PT KPC, dan sisanya akan dibangun oleh BBPJN Kalimantan Timur.

"Karena biayanya cukup tinggi, makanya kita coba sharing. Sekitar 650 meter itu akan dikerjakan oleh PT KPC dan sisanya tanggungjawab BPJN," ujarnya.

Baca juga: Wabup Kutim Serahkan Satu Unit Mobil Ambulans kepada Warga RT 032 Sangatta Utara

Muhir mengaku, DPU Kutim memang tidak memasukkan anggaran untuk pengerjaan jalan penghubung ke Pelabuhan Kenyamukan karena akan dibantu oleh pihak swasta dan pemerintah pusat.

Terkait dengan target pengerjaan, dirinya menyebut saat ini PT KPC sudah mulai melakukan tahapan pengerjaan dan berharap agar BBPJN Kaltim juga menyusul untuk segera melakukan pembangunan jalan.

"Alhamdulillah pengerjaannya sudah mulai, saat ini tahapan groundbreaking. Dikerjakannya juga bersamaan, minggu depan kami berkoordinasi dengan pihak BPJN agar mereka juga memulai pekerjaan itu," ujarnya. (*)