Strategi Kepala BKKBN Kejar Terget 14 Persen Angka Stunting di 2024, Pakai Aplikasi dan Ubah Mindset

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah untuk menekan angka gagal tumbuh pada anak atau stunting di daerahnya masing-masing.

Hal tersebut penting mengingat Indonesia akan memiliki bonus demografi yang puncaknya pada tahun 2030-2035 sehingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus terus dioptimalkan.

Presiden menyampaikan itu saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa lalu.

Kepala Negara mengungkapkan, angka stunting nasional terus mengalami penurunan dari 37 persen pada tahun 2014 menjadi 24 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 diperkirakan berada di angka 21 persen.

Meski sudah turun drastis, Presiden menargetkan prevalensi stunting mampu ditekan hingga berada di bawah 14 persen di tahun 2024.

Presiden Jokowi pun mendorong para kepala daerah untuk memanfaatkan teknologi dan platform aplikasi dalam memantau stunting di daerahnya.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(HC). dr. Hasto Wardoyo, SP.OG. mengatakan, pihaknya terus melakukan berupaya secara besar-besaran dalam menurunkan angka stunting di Tanah Air. Termasuk, menyiapkan langkah-langkah strategis dan terukur dalam melakukan tindakan di lapangan.

Pasalnya, arahan Presiden Jokowi meminta agar angka stunting bisa di 14 persen pada tahun 2024 mendatang.

Hasto menyebut, bahwa pihaknya telah membangun infrastruktur dari tingkat pusat hingga daerah untuk menurunkan angka stunting sejak tahun 2022 lalu.

Tak hanya itu, dia mengatakan telah membentuk tim khusus yang bekerja untuk mempercepat angka penurunan stunting di Indonesia. Mulai tingkat pusat yang dikomandoi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga tingkat desa yang dikomandoi oleh kepala daerah atau kepala desa setempat.

Hal itu diungkapkan Hasto saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberiraan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor BKKBN, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (19/1).

"Kita bentuk ada tim percepatan penurunan stunting di pusat, diketuai Tim pengarahnya Pak Wakil Presiden, Ketua Pelaksana saya, kemudian ada wakil ketua pelaksana dari Kementerian lembaga. Kemudian di daerah itu ada kepala daerah sebagai ketua pengarah, wakil kepala daerah sebagai ketua pelaksana. Kemudian sampai di tingkat Desa, clear sampai hari ini di tingkat Desa pun sudah 97 persen terbentuk tim itu," kata Hasto.

Mantan Bupati Kulon Progo ini juga membeberkan sejumlah wilayah di Tanah Air yang menunjukan progres penurunan angka stunting. Yakni, berada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera hingga Bali.

Namun demikian, Hasto menyadari jika ada sejumlah daerah yang masih kesulitan untuk menurunkan angka stunting. Yakni, daerah-daerah yang berada di Indonesia bagian Timur.

Pria kelahiran 30 Juli 1964 ini juga menjelaskan soal aplikasi Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) yang digunakan guna mendata angka stunting.