Strategi Kepala BKKBN Kejar Terget 14 Persen Angka Stunting di 2024, Pakai Aplikasi dan Ubah Mindset

Di mana, aplikasi itu digunakan guna mensetralisasi angka stunting secara nasional guna melakukan evaluasi kinerja menekan penurunan stunting.

Selain itu, Hasto mengatakan bahwa tugas yang tak kalang penting dilakukan oleh jajajarnnya di BKKBN adalah mengubah cara berfikir atau mindset masyarakat. karena, pihaknya menemukan bahwa masyarakat tidak begitu peduli terkait asupan makanan bagi ibu hamil serta bayi yang baru lahir.

Berikut paparan langkap Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo terkait kinerja Lembaganya dalam menekan penurunan angka stunting saat wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra :

Saya mendapat cerita, bagaimana progres dari penanganan stunting, seperti yang juga disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu yang lalu di Sentul, bahwa beliau bertekat dan memerintahkan supaya jajaran pemerintah tentu saja BKKBN untuk bisa mencapai target (14 persen di 2024) itu?

Jadi Pak Presiden sudah mengamanahkan Perpres, Perpresnya no 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah sejak Perpres itu dibuat, kemudian kami BKKBN sebagai koordinator membuat namanya rencana aksi percepatan penurunan stunting.

Kemudian setelah itu, kita bentuk infrastrukturnya dari pusat hingga daerah dalam hal ini katakanlah struktur dari organisasi manajemen untuk percepatan penurunan stunting itu. Kita bentuk ada Tim Percepatan Penurunan Stunting di pusat, diketuai tim pengarahnya Pak Wakil Presiden, ketua pelaksana saya, kemudian ada Wakil Ketua Pelaksana dari Kementerian/Lembaga. Kemudian di daerah itu ada kepala daerah sebagai ketua pengarah, wakil kepala daerah sebagai ketua pelaksana. Kemudian sampai di tingkat Desa, clear sampai hari ini di tingkat Desa pun sudah 97 persen terbentuk tim itu.

Nah, itulah progres yang dilakukan di Tahun 2022. Nah sambil jalan di tahun 2022 ini tentu program-program berjalan Jadi gerakan dari Bupati, Walikota untuk mendata menggerakan penimbangan harus lebih banyak lagi yang datang, supaya balita terukur dengan baik.

Kemudian alat-alat ukur yang tidak sesuai kemudian dibenahi karena ini menyangkut masalah ukuran, jadi supaya mendapat ukuran, potret yang tepat, supaya tidak salah diagnosis, salah ukur, maka alat ini harus dilengkapi juga dari Kementerian Kesehatan ini juga sudah membelanjakan alat ukur untuk antropometri.

Sehingga di tahun 2023 ini relatif sudah tinggal di berjalan karena sebagian besar keperluan dan infrastruktur meski belum 100 persen, tetapi sudah luar biasa.

Meskipun angka pastinya belum keluar pasti, Pak Hasto bisa cerita daerah mana yang patut diapresiasi karena capaiannya sudah optimal, dan daerah mana yang perlu meningkatkan lagi supaya target di tahun 2024 datang, secara nasional tercapai?

Ya kalau lihat misalkan di Sumatera seperti daerah Sumatera Selatan ini bisa menjadi bagian dari pilot project, dari Sumatera Selatan gerakan-gerakan misalnya penurunan di beberapa daerah lumayan. Nanti kita lihat sebentar lagi angka akan kita keluarkan nanti kita lihat.

Di Jawa ini rata-rata, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah ini semua mengalami suatu penurunan angka stunting. Jadi provinsi yang ada di pulau Jawa ini mayoritas mengalami penurunan yang signifikan juga untuk stuntingnya.

Sehingga secara nasional itu mudah-mudahan pulau Jawa dan di beberapa luar Jawa penduduk besar bisa membandul, sehingga kita berharap penurunannya cukup signifikan ketika di Pulau Jawa ini menurun.

Tetapi memang kalau kita bicara di daerah-daerah yang agak perifer seperti katakanlah Papua, kemudian di daerah NTT, termasuk NTB dan di daerah Sulawesi yang sebagian besar agak sulit. Seperti Sulawesi Barat itu daerah-daerah yang memang masih berat, angkanya masih bisa jadi naik.

Pak Hasto, tadi disebutkan ada beberapa daerah yang angkat stantingnya dari awal sudah rendah seperti di Provinsi Bali. Bagaimana ceritanya?