Tanggapan Ridwan Kamil terkait Usulan Cak Imin tentang Penghapusan Jabatan Gubernur

"Kita selalu dapat arahan dari gubernur.

Baca juga: Daftar Gubernur yang Habis Masa Jabatannya Tahun 2023, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo dan Isran Noor

Kalau misalnya koordinasi antar wilayah tidak jalan, ya saya mengeluh sama Pak Gubernur. Diselesaikan Pak Gubernur," ungkapnya.

Menurutnya, jika tak ada jabatan gubernur, koordinasi antar wilayah akan sulit tercapai atau macet.

"Ya sulit. Harus ada gubernur," pungkasnya.

Usulan Cak Imin

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berpandangan, jabatan gubernur tidak terlalu efektif sehingga sebaiknya dihapus saja.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, anggaran untuk gubernur terlalu besar, padahal tugasnya hanya menghubungkan antara pemrintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan kota.

"Pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung, tidak mempercepat," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

 Muhaimin mengatakan, pihaknya sedang mematangkan wacana tersebut dengan para ahli.

Baca juga: PPP Tentukan Capres di Mukernas, Persilakan Sandiaga Uno hingga Ridwan Kamil Dekati Akar Rumputnya

Ia menuturkan, sebelum menghapus jabatan gubernur, PKB lebih dulu mengusulkan agar pemilihan gubernur secara langsung ditiadakan.

Wakil Ketua DPR ini berpendapat, pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung semestinya cukup pada pemilihan bupati dan wali kota saja.

"Jadi pilkada tidak ada di gubernur, hanya di kabupaten kota.

Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur," ujar Muhaimin.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus dievaluasi dalam sistem politik Indonesia di era Reformasi.

Menurut Muhaimin, salah satunya adalah politik yang pragmatis dan berlangsung bagaikan kompetisi yang tidak ada habisnya.