Wabup Gamalis Minta Wujudkan Keadilan Gender di Berau Pada Sektor Usaha

TRIBUNKALTIM.CO,TANJUNG REDEB- Wakil Bupati Berau Gamalis ingin mewujudkan keadilan gender di Kabupaten Berau khususnya pada sektor usaha.

Melalui kegiatan rapat koordinasi Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Sosialisasi PUG untuk para pelaku usaha pariwisata.

Diharapkan dapat menyukseskan pelaksanaan pembangunan yang adil melalui perencanaan penganggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9/2000 perihal Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. PUG bahkan juga termasuk ke dalam RPJMN 2014-2019.

Baca juga: 5 Tujuan Gubernur Kaltim Isran Noor Tandatangani Gender Statement di Meksiko

Baca juga: Bupati Berau Sri Juniarsih Harapkan DWP Jadi Akselerator Wujudkan Kesetaraan Gender

“Kami sangat menyadari, PUG menjadi sebuah keharusan untuk dapat dilaksanakan dalam kerangka pembangunan,” ucapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (16/2/2023).

Karenanya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau telah menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Berau Nomor 32/2019 perihal Pedoman Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Daerah.

Gamalis meminta kepada stakholder terkait untuk menyamakan persepsi untuk bersama-sama mengintegrasikan aspirasi dan keadilan gender dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta monitoring hingga evaluasi dalam berbagai aspek pembangunan.

Terutama pada ekosistem usaha kepariwisataan yang ada di Pulau Derawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau, Rabiatul Islamiah menambahkan, tujuan PUG merupakan bentuk peningkatan pemahaman, tentang mekanisme pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan membangun sinergi antar lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat.

Serta mensinergikan peran kelembagaan PUG dalam pembangunan.

Baca juga: Tim PKN Presentasi Seminar Perubahan, Bahas Peka Gender dan Sigap di LAN Puslatbang KDOD RI

“Rakor ini suatu bentuk upaya untuk menyatukan persepsi dan menjawab semua kendala dan permasalahan perangkat daerah tentang PUG,” tuturnya.

Ia berharap, bisa mewujudkan pencapaian dan pembangunan yang secara garis besar berpengaruh besar terhadap Kabupaten Berau dan pelaku masyarakat bisa meningkat ekonominya secara berkelanjutan.

Tindaklanjutnya yakni advokasi dan pendampingan penyusunan dokumen PPRG ke perangkat daerah.

Menyusun kegiatan tentang data pilah gender dan anak, pelatihan dan pengawasan. Serta mengadakan bimbingan teknis untuk seluruh pejabat fungsional perencana muda dan pejabay struktural penyusunan program keuangan dan aset.

“Selain itu bisa meningkatkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang responsif genser pada perangkat daerah masing-masing,” imbuhnya. (*)