Polemik 16 Ribu Pekerja ke IKN Nusantara, Kaltim Kekurangan Tenaga Bersertifikat

TRIBUNKALTIM.CO - Kedatangan 16 ribu Tenaga Kerja Konstruksi untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, sempat menuai pro dan kontra.

Pasalnya, Pemerintah dinilai mengabaikan potensi tenaga kerja lokal yang dimiliki Kalimantan Timur.

Namun, ternyata, Kalimantan Timur masih kekurangan Tenaga Kerja Konstruksi bersertifikat.

Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kaltim, Rahmat Hidayat, Kamis (16/2/2023).

Meski tak ada IKN, kata Rahmat, Kaltim masih kekurangan tenaga konstruksi bersertifikat untuk kebutuhan pembangunan daerah.

"Kalau sebetulnya tanpa IKN pun kebutuhan kita masih kurang, terkait yang bersertifikat, makanya beberapa yang kita lakukan mengejar gap ketertinggalan terus mengejar target," kata Rahmat.

Pihaknya terus mendorong tenaga kerja sertifikasi bidang konstruksi agar terus ada dan bertambah setiap tahunnya.

Target sendiri pada tahun 2026, pihaknya bisa menciptakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat mencapai 6 ribu orang.

Dari data yang tercatat pihaknya, 3 tahun terakhir, tenaga kerja konstruksi Kaltim mencapai 39.881 tenaga kerja.

Diantaranya Tenaga Ahli 10,756 orang dan Tenaga Teknisi/Analis dan Operator (terampil) 29,305 orang.

Total sampai tahun 2022 ada sebanyak 39.881 tenaga konstruksi Kaltim yang sudah tersertifikasi.

Padahal, keperluan Kaltim untuk pekerja konstruksi mencapai 105.395 orang, sehingga masih ada kekurangan sekitar 66 ribu tenaga konstruksi bersertifikat.

"Tentunya rata-rata sudah bekerja, sebagian besar sudah," sebutnya.

Rencana kedatangan 16 ribu tenaga kerja konstruksi yang akan ke IKN dan menempati hunian yang telah disiapkan dianggapnya wajar.

Tidak mengherankan, karena memang di Kaltim saja masih kekurangan untuk memenuhi tenaga konstruksi.

Kemungkinan akan terjadi begitu (kedatangan tenaga konstruksi) dari luar daerah.

"Tenaga kerja bersertifikat kan tidak hanya ada yang di Kaltim saja, diluar juga akan datang," ungkapnya.

"Kalau sekilas saya beri gambaran, angkanya untuk IKN setahun perlunya 184 ribu orang tenaga kerja konstruksi itu gambaran kasat matanya," sambung Rahmat.

Terkait kerjasama penyediaan tenaga konstruksi dengan Otorita IKN, saat menyinggung hal tersebut Rahmat mengatakan pihaknya tidak secara langsung bekerjasama.

"Kalau secara langsung tidak, tetapi misal ada tender yang dimenangkan salah satu perusahaan misalnya, kan harus menyiapkan tenaga bersertifikat," tandasnya.

Sebelumnya, Satgas Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Danis Sumadilaga menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat lokal merupakan kewajiban dalam pembangunan IKN.

Saat ini, dari sekitar tiga ribuan pekerja yang mengerjakan proyek pembangunan IKN Nusantara, sebagian berasal dari masyarakat lokal atau masyarakat Sepaku sendiri, yang telah memiliki sertifikasi sesuai yang dibutuhkan.

“Yang terkait tenaga kerja, diwajibkan menggunakan tenaga kerja lokal dan itu sudah berjalan,” ungkapnya pada Kamis (16/2/2023).

Danis juga menjelaskan bahwa tidak hanya pekerja lokal yang diserap untuk mengerjakan proyek ibu kota, tetapi juga pelaku UMKM di Sepaku turut diberdayakan.

Penyedia makanan dan beberapa kebutuhan pekerja saat ini, adalah dari masyarakat Sepaku.

Selain itu, Dennis juga mengklaim bahwa sebagian alat yang digunakan pekerja, adalah milik warga lokal yang disewa. (*)