Info CASN 2023: Guru dan Tenaga Kesehatan Lewat PPPK, CPNS Hanya untuk Empat Profesi Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS 2023.

Meski demikian, pemerintah memastikan hanya akan membuka pendaftaran CPNS 2023 untuk empat profesi saja.

Sementara untuk pendaftaran guru dan tenaga kesehatan masih direkrut lewat PPPK.

Baca juga: Info Terbaru CASN 2023, Inilah Kumpulan Contoh Soal PPPK Guru SD Lengkap dengan Kunci Jawaban

Demikian yang disampaikam Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB Mohammad Averrouce.

Ia mengungkapkan bahwa kini masih proses pendataan dan pengusulan kebutuhan ASN.

"Masih proses mendata dan pengusulan kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2023," ujarnya singkat kepada Kompas.com, Sabtu (28/1/2023).

Sementara itu, dikutip dari laman Menpan, Senin (26/12/2022), KemenPAN-RB memastikan rekrutmen CASN yang terdiri dari CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.

Khusus untuk seleksi CPNS, pemerintah akan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan profesi, seperti jaksa, hakim, dosen, dan tenaga teknis tertentu.

Pemerintah juga memprioritaskan talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No 45/2022.

"Instansi pemerintah agar mulai mendata dan mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2023 yang diprioritaskan untuk segera diisi di instansi masing-masing," kata MenpanRB, Azwar Anas.

Selain itu, pemerintah akan memfokuskan seleksi PPPK pada pemenuhan tenaga kesehatan, tenaga guru, dan tenaga teknis lainnya.

Dikutip dari kompas.com, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana menyampaikan, formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2023 bersifat terbatas. Pemerintah hanya memfokuskan kuota CPNS pada jabatan-jabatan tertentu.

Bima mengatakan, lowongan CPNS tersebut nantinya hanya diisi oleh jabatan yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan.

"Untuk PNS itu masih terbatas pada jabatan-jabatan yang memang harus PNS. Misalnya untuk sekolah kedinasan, hakim, jaksa, diplomat, yang tidak mungkin diduduki PPPK," jelasnya, usai kegiatan di Buleleng, Bali, Senin (20/2/2023).

Sementara untuk jabatan yang murni bertugas melakukan pelayanan publik akan dialihkan ke formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).