Operasi Pasar Murah di Kukar Sasar 18 Kecamatan, Pemerintah Subsidi Ongkos Angkut

TRIBUNKALTIM.CO,TENGGARONG- Operasi Pasar atau Pasar Murah yang digelar di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur menyasar 18 kecamatan.

Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah mengatakan, penyaluran sembako dengan harga murah ini akan digelar secara bertahap.

Untuk Tahap I meliputi Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan, Sangasanga dan Sebulu.

Tahap II di Kecamatan Muara Badak, Marang Kayu, Anggana, Samboja, Muara Jawa, dan Muara Kaman.

Dan Tahap III menyasar Kecamatan Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. 

Baca juga: Warga Kukar Borong Beras di Operasi Pasar Murah, Jadikan Persediaan untuk Ramadhan

Baca juga: Operasi Pasar Murah di Paser, Harga Beras Rp 8.600 per Kg

"Operasi pasar ini merupakan kerjasama antara Pemkab Kukar dengan Bulog. Pemkab Kukar akan mensubsidi biaya transportasi atau ongkos angkutnya," ujar Edi, Rabu (1/3/2023).

Digelarnya operasi Pasar Murah ini sejalan dengan Program Intervensi Pengentasan Kemiskinan dan Pegendalian Inflasi Kabupaten Kukar tahun 2023.

Sejumlah upaya dilakukan, di antaranya memberikan Bantuan Pangan dan Bantuan Beras di wilayah rawan pangan. 

“Arahan langsung dari Presiden agar daerah berkolaborasi membuat program pengentasan kemiskinan. Targetnya angka kemiskinan ekstrem bisa nol di tahun 2024,” sebutnya. 

Upaya-upaya percepatan pengentasan kemiskinan lainnya juga terus dikebut oleh Pemkab Kukar.

Pemerintah daerah tak mau salah sasaran dalam memberikan bantuan. 

Sasaran penerima bantuan mengacu pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang disandingkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Baca juga: Pemkot Samarinda Operasi Pasar Murah karena Adanya Kenaikan Harga Beras

Bahkan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar telah mengolah data tersebut dan memetakan bantuan yang tepat diberikan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem di Kukar.

“Data kemiskinan ekstrem ini diterima langsung oleh bupati dari presiden. Kemudian data ini diolah, ada yang bisa dibantu dengan bedah rumah, sanitasi, bantuan pangan dan lainnya,” pungkasnya. (*)