Ketua DPW PKB Kalimantan Timur Syafruddin Yakin PKB Sudah Genggam Tiket DPR RI di Pemilu 2024

Di mana lumbung suara PKB di Kaltim?

Hari ini secara nyata, pasti lumbung PKB ada dua. Di Kota Bontang dan Paser. Tapi bukan mengangkuhkan diri. Tapi yang maju ketua DPW-nya.

Saya sendiri sebagai pimpinan partai juga pengalaman malang melintang di pergerakan. Ibarat kata, tiket DPR RI kita sudah ‘beli’ hari ini.

Isu lokal apa yang jadi jualan PKB di Kaltim?

Isu yang diangkat memang tidak bergeser dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar. Karena memang Kaltim masih banyak titik titik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, belum dituntaskan oleh pemerintah pusat.

Seperti jalan nasional masih banyak yang rusak di angka 50 persen ke atas. Ini yang menjadi agenda penting dan utama yang akan kita suarakan di DPR RI ketika rakyat Kaltim mempercayakan saya untuk menjadi wakilnya di DPR RI.

Kedua pendidikan, yang hari ini di Kaltim belum begitu maju dibanding Jawa dan Sulawesi. Bahkan secara analisa pakar dan ilmuan, kita masih butuh waktu 15 tahun untuk bisa sejajar dengan Jawa dalam soal pendidikan.

Kemudian kesehatan juga sama. Karena angka kematian ibu melahirkan di Kaltim masih tinggi. Kenapa bisa? Karena lambatnya pertolongan. Maka operasi puskesmas di kampung kampung penting. Maka ketika saya menjadi perwakilan Kaltim di DPR RI, itu yang akan saya perjuangkan dan suarakan.

Bahwa pembangunan puskesmas di semua kecamatan dan kampung-kampung, mimpi kita adanya puskesmas bertaraf mini rumah sakit. Ini untuk menekan angka kematian ibu melahirkan. PR lain, seperti sekitar 186 desa yang belum teraliri listrik. Ini juga yang akan diperjuangkan.

Bagaimana pendapat PKB dengan isu dana bagi hasil mengingat Kaltim adakah salah satu penyumbang devisa terbesar?

Kembali pada undang undang keuangan daerah. Kita agak susah memperjuangkan UU keuangan daerah itu harus adil dan bijaksana. Kaltim sebagai penyumbang devisa terbesar atau berkontribusi untuk APBN.

Cuma sampai sekarang Kemenkeu belum pernah menjelaskan secara rigit Kaltim itu sumbangan untuk APBN dari mana saja. Tapi rinciannya gak ada.

Makanya sampai sekarang kita membutuhkan support dukungan para ahli atau pakar yang bisa menghitung secara rigit sebenarnya kontribusi sumbangan daerah Kaltim untuk APBN itu berapa. Karena kita tahu yang kembali ke daerah hanya kurang lebih Rp 25 sampai 30 triliun.

Jadi itu yang akan diperjuangkan?

Pasti kita akan perjuangkan. Dana bagi hasil ini supaya adil.