Deputi Alimuddin Sebut Akan Dicari Solusi Saat Kedatangan Pekerja di IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Kedatangan puluhan ribu tenaga kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi menimbulkan kerawanan atau masalah sosial di tengah masyarakat.

Hal itu seperti disampaikan Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Alimuddin kepada TribunKaltim.Co, Minggu (19/3/2023).

Kata Alimuddin, sekitar 16 ribu pekerja akan didatangkan untuk melakukan percepatan pembangunan ibu kota baru dalam waktu dekat ini.

Pemenuhan kebutuhan mereka, di tengah kondisi yang ada saat ini terutama di Sepaku, dikhawatirkan dapat memicu timbulnya masalah sosial.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu mengadakan warung remang-remang.

Baca juga: Korea Selatan Hibahkan 300 Pipa Buat di Bendungan IKN Nusantara

Baca juga: Rektor Abdunnur Berpesan pada Wisudawan Unmul untuk Isi Pasar Kerja IKN Nusantara

“Kerawanan sosial, saya pikir itu pasti. Akan ada 16 ribu tenaga kerja yang datang, laki-laki semua tidak pernah pulang dan lain-lain. Saya hampir setiap hari kesana dan beberapa pekerja sudah mungkin ingin bercanda dengan masyarakat, tempat pijat dimana disini,” ungkapnya.

Masalah tersebut kata dia berpotensi terjadi terutama untuk daerah yang baru saja tersentuh pembangunan, dan harus segera dicarikan solusi.

Misalnya, dengan tata kelola pemukiman bagi 16 ribu pekerja tersebut, serta ada RT di dalamnya yang bertugas mengatur.

“Kalau perlu ada semacam RT di dalam, ada yang mengatur mereka, pelayanan kesehatan harus ada didalamnya, sentuhan rohani juga harus ada. Saya pikir diseluruh tempat baru itu akan selalu menjamur kalau kita istilahkan warung remang-remang,” sambungnya.

Alimuddin juga mengatakan bahwa ia akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten PPU, agar rutin melakukan patroli di kawasan IKN. Itu untuk memitigasi munculnya hal-hal negatif.

Baca juga: PM Singapura Dukung Visi Jokowi Bangun IKN Nusantara Jadi Kota Pintar dan Hijau

Cita-cita menjadikan IKN sebagai peradaban dengan standar yang tinggi, menurutnya akan bersinggungan apabila hal tersebut dibiarkan dan tidak ditindak sejak dini.

“Jangan sampai kita bercerita tentang sebuah peradaban yang tinggi kemudian ada yang seperti itu,” pungkasnya. (*)