Sri Wahyuni Singgung ASN di Kaltim Tidak Netral dalam Pemilu 2024 Disanksi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut tetap profesional dan bersikap netral.

Terkait Pemilu 2024 diharapkan ASN dapat memberikan pelayanan tanpa membedakan kepentingan dari siapapun.

Menggunakan hak pilih, serta bersikap netral.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni, menegaskan netralitas ASN wajib.

Baca juga: PKB Kaltim Bakal Rajin Gaet Milenial demi Pemilu 2024, Syafruddin Rajin Ketemu Rakyat

Pasalnya, profesional tanpa netralitas, menjadi sesuatu yang tidak berjalan secara optimal.

Terkait hal ini, menyinggung sanksi yang diberikan pada ASN jika tidak netral, tentu akan melihat dulu sesuai regulasinya.

"Kita akan lihat sesuai dengan regulasinya, sudah ada ketentuan yang diatur, sanksi bagi ASN yang tidak melaksanakan netralitas," tegasnya, Minggu (19/3/2023).

ASN dulunya tidak boleh ikut aktif dalam kegiatan kampanye, ttapi di satu sisi ASN juga sebagai pemilih juga akan turut andil dalam Pemilu.

"Mencari tahu itu tidak apa, tapi tidak ikut aktif (dalam berkampanye)," ujarnya.

Baca juga: Implementasi Restorative Justice di Samarinda, Ditjenpas Gencar Sosialisasi

Memiliki hak memilih, tentu juga harus mencari tahu figur-figur yang akan dipilih, namun ASN bukan terlibat aktif di dalam kegiatan bersifat kampanye.

"Itu kita lihat apakah nanti ada pengaturan regulasinya yang terbaru, bahwa tidak ikut kampanye, sekali lagi catatannya tidak ikut secara aktif dalam kegiatan langsung untuk berpolitik," pungkasnya. (*)