6 Pemda di Kalimantan Wujudkan Poros Maritim Dunia, Terkait dengan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Dalam rangka mewujudkan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia, enam Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan melakukan penandatangan perjanjian kerjasama Tol Laut.

Diantaranya keenam Pemerintah tersebut adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, Pemkot Bontang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kota Baru, Pemkab Barru, Pemkab Mamuju dan Pemkab Pasang Kayu.

Sehingga, Tol ini akan memutar dan merujuk ke Balikpapan, Bontang, Kota Baru, Barru, Mamuju dan Pasang Kayu.

Penandatangan ini, berlangsung dalam rangkaian Rapat Kerja (Raker) Komisariat Wilayah (Komwil) V Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Regional Kalimantan di Hotel Platinum Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (20/3/2023).

Baca juga: Ada Peran Korea Selatan dalam Pembangunan Tol Laut ke IKN Nusantara, Mulai Dibangun Agustus 2022

Wali Kota Bontang sekaligus Ketua Raker Komwil V APEKSI Kalimantan, Basri Rase mengungkapkan bahwa inisiasi tersebut terancang sebelum hadirnya Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

"Awalnya digagas oleh Dinas Perhubungan dari masing-masing daerah, setelah saling berkoordinasi ternyata punya visi dan misi yang sama, akhirnya diusung," ujarnya.

Adapun penandatanganan kerjasama ini, sebagai bentuk langkah serius Pemerintah Daerah, untuk mewujudkan poros maritim dunia dalam hal pembangunan Tol Laut.

"Sebagai pusat perdagangan segitiga emas di Kalimantan, yang mempunyai potensi sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi," kata Basri.

Baca juga: Korea Selatan Bawa Banyak Investor Lihat Langsung Progres Pembangunan IKN Nusantara

"Sejalan dengan pemindahan IKN, hal itu menguatkan tekad kita untuk melakukan penandatanganan tersebut," imbuhnya.

Sebab, kata Basri, Kalimantan sangat bergantung daerah luar masalah sandang dan pangan.

"Adanya Tol Laut itu bisa menekan inflasi, perkembangan ekonomi, mempercepat suplai barang dari luar agar harganya terjangkau, percepatan dalam hal berusaha dan masih banyak lagi," jelasnya.

Adapun demikian, penandatanganan kerjasama ini akan dibawa ke Kementerian Perhubungan, agar benar-benar bisa dikasih trayek.

Baca juga: Jadi Sumber Air IKN Nusantara, PUPR Siapkan Pompa Bendungan dan Intake Sungai Sepaku

"Nanti ada tindak lanjut lagi secara teknis, tapi belum ada gambaran anggaran karena memang baru penandatanganan," ucap Basri.

"Nanti bakal ada pembahasan ke depannya seperti apa. Namun bertahap, karena memang bakal butuh waktu yang tidak sebentar," pungkasnya. (*)