Kasus Stunting Balikpapan Meningkat, Dra. Alwiati, A.Apt Jalankan Strategi Penurunan sejak Remaja

TRIBUNKALTIM.CO - Kota Balikpapan mengalami kenaikan angka prevalensi stunting, di tahun 2021 17,6 persen kemudian di 2022 naik menjadi 19,6 persen .

Angka itu diperoleh berdasarekan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Kepala Dinas DP3AKB Balikpapan, Dra. Alwiati, A.Apt menilai ini menjadi warning buat Balikpapan.

“Seperti diketahui 2021 nakes tidak bisa banyak ke lapangan karena Covid. Kemudian kader juga tidak bisa melakukan secara rutin penimbangan balita. Sehingga di tahun 2022 disitulah kita melihat ada peningkatan kasus,” katanya dalam Talkshow Tribun Kaltim "Program Banggakencana Percepatan Penurunan Stunting", Jumat (10/2/2023).

Hadir pula dalam talkshow ini Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN, Dr.Ir Listyawardani, M.Sc.

Baca juga: Beber Penurunan Stunting, Dr.Ir Listyawardani, M.Sc: Jangan Lewatkan 1.000 Hari Periode Emas

Bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan menangani kasus stunting di Balikpapan, berikut petikan wawancara eksklusifnya.

Data stunting di Balikpapan tahun 2022 naik. Ada apa ini?

ALWIATI: Kalau dilihat dari data SSGI berdasarkan survey, kita mengalami peningkatan 2 persen dari tahun 2021. Di mana tahun 2021 17,6% kemudian tahun 2022 naik menjadi 19,6%. Sehingga ini menjadi warning buat kita semua.

Saat mendapatkan data tersebut di bulan Januari kemarin kami mengadakan rapat koordinasi bersama satgas. Tentu saja kita tidak mau menerima data itu mentah begitu saja.

Kami harus melakukan verifikasi dan validasi, kelurahan mana yang kasusnya paling tinggi. Kemudian kami mengadakan kerjasama dengan kelurahan, puskesmas, dan PKB. Kami turun ke lapangan.

Dari 1.458 berdasarkan data EPPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Balita Berbasis Masyarakat), perlu diketahui bahwa itu adalah data bukti penimbangan balita di Posyandu. Memang di tahun 2022 Dinas Kesehatan secara gencar melakukan penimbangan balita.

Seperti diketahui 2021 nakes tidak bisa banyak ke lapangan karena Covid. Kemudian kader juga tidak bisa melakukan secara rutin penimbangan balita. Sehingga di tahun 2022 disitulah kita melihat ada peningkatan kasus.

Tapi kalau dari hasil EPPGBM kita sebenarnya turun dari 10% menjadi 6% jadi 1458 itu. Dari 2100 kemudian turun jadi 1500.

Lumayan banyak penurunannya.

Karena dari strategi nasional kan kita harus punya data valid dari intervensi dan itu juga tidak sampai 1458. Mungkin sekitar 400an saja yang kita hitung untuk kita berikan intervensi.

Kemudian dari 400 itu tidak semuanya intervensi karena keluarga miskin atau tidak mampu.