Mantan Walikota Balikpapan Rizal Effendi Blak-blakan Kaltim Tidak Punya Menteri Tidak Punya Jenderal

TRIBUNKALTIM.CO - Bicara soal pembangunan Kalimantan Timur, Mantan Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, menilai sektor Sumber Daya Manusia (SDM) harus jadi perhatian utama.

Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rizal Effendi mengaku mendukung keberadaan IKN Nusantara demi kemajuan provinsi Kaltim.

“Terlepas dari yang mengkritisi dan tidak setuju, saya termasuk orang yang setuju dengan IKN. Karena itu saya bilang anugerah keempat dari Tuhan kepada Kaltim. Satu, dua dan tiga, awalnya adalah migas, kemudian hutan, dan batu bara,” kata Rizal Effendi dalam program Talkshow Tribun Kaltim Mata Lokal Memilih bertema "Medan Baru Setelah Walikota", pada 27 Februari 2023.

Lantas bagaimana pandangan Rizal Effendi soal kesiapan Kaltim menghadapi IKN, langkah apa yang akan ia ambil jika berhasil maju ke Senayan atau DPR RI, berikut obrolannya secara ekslusif.

Baca juga: Kembali ke Politik, Mantan Walikota Balikpapan Rizal Effendi: Tak Gampang jadi Caleg Zaman Sekarang

Baca juga: Tak Lagi Menjabat Walikota Balikpapan, Rizal Effendi Targetkan Kursi Senayan di Pemilu 2024

Prioritas untuk Kaltim jika bapak terpilih masuk ke Senayan (DPR RI)?

Menurut saya soal SDM. Kalau Pak Jokowi kan secara nasional ke infrastruktur, tapi menurut saya kalau Kaltim harusnya SDM.

Harus ngotot kita ini. Masa kita tidak punya jenderal, masa kita tidak punya dirjen. Untuk mencari orang di IKN itu kan setengah mati.

Apa permasalahan utamanya Pak?

Kita mungkin tidak tersistematis soal peningkatan kualitas SDM itu dan tidak fokus. Apa yang kita butuhkan, harus kita porsir.

Misal beasiswa, tidak lagi beasiswanya umum. Mungkin ada tapi terbatas. Tapi di bidang tertentu harus kita genjot habis-habisan.

BLK (Balai Latihan Kerja) kita kan terbatas sekali kapasitas dan bidangnya. BLK kita itu kan tidak fleksibel. SMK sekarang sudah mulai diarahkan fleksibel, kebutuhan apa lalu arahkan ke sana studinya.

BLK kita kan terbatas ke beberapa bidang jadi tidak nyambung dengan kebutuhan industrinya. BLKnya juga harus kita genjot habis-habisan.

Sekarang, jangankan tenaga ahli, tenaga yang di kelas bawah pun diperlukan sertifikasi. Tapi berapa banyak orang Kaltim yang sudah punya sertifikasi?

Menurut saya itu yang harus dilakukan kalau tidak kita pasti kalah dan kita tidak bisa marah.

Kalau mau jadi tuan rumah di kota sendiri, tidak cukup hanya sebagai orang daerah. Kita bisa jadi tuan rumah di daerah sendiri kalau kapasitas kita lebih dari orang luar.

Karena zaman sudah berubah, orang sudah tidak melihat lagi batas wilayah.

Kenapa pemerintah pusat tidak memberikan perhatian lebih untuk SDM di Kaltim?

Kadang-kadang formulanya beda. Misalnya formula dana pembangunan. Seringkali pendekatan pusat itu pada pendekatan jumlah penduduk.

Kalau jumlah penduduk, tidak pernah bisa dibangun jalan ataupun ditingkatkan jalan di Kaltim karena berapa penduduknya?

Itu satu yang jadi hambatan kita. Misalkan dipakai formula luas wilayah, kontribusi wilayah, nah Kaltim bisa unggul. Tapi kemudian kita kalah lobby. Di DPR RI cuma 8 orang.

Itu pengaruh juga?

Pengaruh. Karena DPR RI itu kan masing-masing membawa misi daerah. Misalnya di Jawa membawa 20-30 orang, ya kita kalah dan tidak punya dirjen.

Kita tidak punya menteri. Kita tidak punya jenderal.

Artinya perjuangan memperkenalkan tokoh-tokoh Kaltim menjadi PR Pak?

Nah, ini yang harus kita pelajari dari daerah maju, misalnya Sulawesi Selatan, mereka banyak tokoh nasionalnya.

Harusnya itu jadi kekuatan baru kita untuk membangun Kaltim.

Isu menarik yang bertahun-tahun dirasakan Kaltim. Dana bagi hasil dari pusat tidak berimbang. Bagaimana bapak melihat kondisi itu?

Ya, karena kita kalah dalam perundingan dan bernegosiasi. Yang menang dalam nego seperti itu hanya dua provinsi di Indonesia, yaitu Papua dan Aceh. Karena keduanya isu merdeka.

Sehingga dulu pernah ditiupkan kalau begitu kita "merdeka" saja, kita minta negara bagian.

Karena mereka membawa isu merdeka, perhatian pusatnya tinggi.

Dalam komposisi migas, Aceh dan Papua itu gasnya 60 persen dan daerah minyaknya 30 % . Di luar itu, gasnya 30 % , sedangkan minyaknya 15-16 % .

Maka dari itu ada opsi, kalau DBHnya tidak bisa berubah harusnya dikompensasi dengan misalnya proyek strategis nasional ditingkatkan di Kaltim.
Harusnya DBHnya berubah juga. Saya lebih sedih lagi, sudah DBH nya pincang, yang mengelola sumber daya alam kita dari luar.

Kemudian kontribusi ke daerah terbatas. Misalnya jarang sekali perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim membangun fasilitas pendidikan.

Apakah ketika bapak terpilih di jalur legislatif itu bisa diubah?

Harusnya bisa. Memang semuanya harus ada pendekatan formal tetapi juga harus ada pendekatan informal.

Misalnya mendekati para pengusaha. Masa kaltim dibiarkan saja sementara hasil alamnya diambil.

Jangankan bicara kualitas, hingga saat ini saja kita masih bicara tentang kapasitas.

Pemerintah itu kan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Legislatif bisa mendorong eksekutif untuk lebih memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Sampai sekarang, di SDMnya, Kaltim tidak fokus. Seperti ITK, waktu dibangun kita berharap minimal setingkat dengan ITB dan ITS.

Tapi belum bisa. Tanahnya saja tidak cukup.

Bagaimana bapak melihat wakil-wakil Kaltim memperjuangkan hal tersebut, Pak?

Ya mungkin ada, seperti beasiswa di Kaltim. Tapi untuk menciptakan generasi yang berbobot tinggi sesuai kebutuhan, tidak kelihatan sampai sekarang.

Pembangunan IKN itu kan konsepnya policy, nah yang tahu betul dengan tropika basah itu adalah Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Jangan sampai nanti yang dominan misalnya para ahli dari ITB, dari UGM.

Waktu itu saya pernah protes saat seleksi deputi SDA, katanya itu jatah untuk Kaltim kenapa waktu penerimaan calon ada dari luar? Harusnya full dari Kaltim, dong.

Nah soal IKN, bagaimana pendapat bapak?

Saya termasuk orang yang mendukung IKN, terutama bagi Kaltim. Terlepas dari yang mengkritisi dan tidak setuju saya termasuk orang yang setuju dengan IKN.

Karena itu saya bilang anugerah keempat dari Tuhan kepada Kaltim. Satu, dua, dan tiga awalnya adalah migas, kemudian hutan, dan batu bara.

Ini penting bagi Indonesia agar distribusi pemerataan bangunan itu lebih terlihat. Selama ini kan Javasentris, sudah waktunya Indonesia Timur sentrisnya kelihatan.

Tinggal kitalah yang memanfaatkan itu untuk kepentingan daerah. Hampir semua pekerjaan di IKN tidak ada yang dimenangkan oleh kontraktor atau pengusaha daerah.

Kemudian dari personil otoritanya hanya satu dua saja. Ini yang harusnya jadi perhatian.

Banyak yang khawatir, kehadiran IKN bisa menciptakan masalah sosial baru, di daerah sekitar IKN, bagaimana pak?

Itu yang menjadi tantangan kita. Harusnya Provinsi, Balikpapan, Samarinda, dan PPU segera membahas masalah ini.

Kita harus belajar di daerah sekitar Jakarta. Apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Harusnya itu di antisipasi sejak sekarang. Pembahasan itu tidak kelihatan di daerah.

Dan itu akan yang bapak perjuangkan nanti kita terpilih di DPR?

Ya saya pasti akan mendorong, ayo ajak daerah-daerah ini memikirkan apa kelemahan yang harus dibenahi.

Salah satu juga yang saya lihat kelemahan dari UU IKN itu, mudah-mudahan dimasukkan dalam revisi.

Perhatian terhadap daerah penyangga itu tidak terlihat. Memang disebutkan ada daerah penyangga tetapi tidak ada apa yang harus dilakukan daerah penyangga.

Itu juga yang kita minta kepada bapak Presiden Jokowi bahwa konsep pembangunan IKN tidak sekadar fokus pada IKN saja tapi fokus juga di wilayah sekitarnya.

Itu sebenarnya bisa diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat?

Sama-sama. Yang daerah juga berjuang, pusat juga diingatkan.

Saya juga tidak pernah melihat pertemuan legislatif, antara DPRD Kaltim, DPRD Kota/Kabupaten dengan DPR RI Dapil Kaltim membahas tentang IKN. Harusnya kan ada. Komunikasinya tidak terbangun. (Sintya Alfatika Sari/Bagian 2/Bersambung)