Belajar Kasus Wadas, Moeldoko Minta Ganti Rugi Lahan IKN Nusantara Cepat Dibayar

TRIBUNKALTIM.CO - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta agar persoalan pengadaan tanah untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur segera diselesaikan.

Terutama terkait pembayaran ganti rugi lahan yang sudah disepakati.

“Kalau harga sudah disepakati, ganti rugi harus segera dibayarkan.

Jangan ditunda-tunda. Kita jangan pernah abai dengan hal-hal seperti ini,” tegas Moeldoko dalam keteranganya, Senin (10/4), dilansir dari Kontan.

Moeldoko mengakui, pembayaran ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan IKN merupakan masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian khusus.

Kantor Staf Presiden, sambung dia, akan mengawal penuh penyelesaian pengadaan tanah di IKN, termasuk mempercepat proses pembayaran ganti rugi, dan memastikan masyarakat terdampak benar-benar menerima kompensasi sesuai dengan kesepakatan.

“Kita (KSP) punya pengalaman di Wadas.

Begitu KSP turun dan dorong, pembayaran ganti rugi di sana langsung jalan dan tuntas.

Kita ingin di IKN juga bisa berjalan cepat.

Dalam waktu dekat KSP akan undang kementerian teknis dan lembaga terkait,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin menyampaikan, masyarakat adat di IKN meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi.

Sebab saat ini, jelas Alimuddin, masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru.

“Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” ucap Alimuddin.

Pada kesempatan itu, Alimuddin juga menekankan pentingnya pemerintah mewujudkan keseimbangan pendidikan di IKN, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah.

Sebagai informasi, pertemuan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alimuddin, menindaklanjuti kunjungan kerja Moeldoko di Kalimantan Timur, 10 Februari 2023.