Penampakan Layout KIPP IKN Nusantara, 63 Persen Dikelilingi Hutan, Luas 6.600 Ha

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis peta resmi rencana detail tata ruang (RDTR) dan tata guna lahan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kompas.com, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, peta tersebut menjabarkan penampakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP di IKN.

"Luas KIPP 6.600 hektar. Ini ada 63 persen dari total luas 6.600 hektar itu yang merupakan kawasan hijau," ujar Basuki Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/4/2023).

Peta itu juga menunjukkan kawasan hutan yang mengelilingi KIPP, yakni membentang dari selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, hingga timur laut kawasan itu.

Kemudian, terlihat gedung-gedung pemerintahan terletak di tengah KIPP.

Selanjutnya, ada kawasan Istana Kepresidenan yang akan menjadi kompleks terluas di KIPP.

Istana Kepresidenan di IKN Nusantara dibangun di atas lahan dengan luas 100 hektar.

Sementara itu, lahan Istana Wakil Presiden memiliki luas 14,58 hektar.

Untuk Gedung DPR/MPR RI akan dibangun di lahan seluas 41,81 hektar.

Selanjutnya, kompleks Mahkamah Agung, Mahkamah Konsitusi (MK0, dan Komisi Yudisial (KY) dibangun di lahan seluas 15,16 hekatar.

Terakhir, untuk gedung-gedung kementerian diberikan kisaran lahan pembangunan seluas 1 hektar-5 hektar.

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dirinya diperintahkan Presiden Joko Widodo mendetailkan peta guna lahan di proyek IKN.

Adanya peta tersebut akan ditujukan untuk menjadi petunjuk bagi investor potensial yang akan menanamkan modalnya di Ibu Kota Nusantara.

"Kami dipanggil Bapak Presiden karena 2 minggu beliau memerintahkan kepada saya untuk mendetailkan peta IKN. Peta RDTR land use peta RDTR.

Jadi tujuannya beliau akan segera mengumpulkan potential investor yang ingin berinvestasi di IKN. Gunanya apa peta itu?