Terbaru! Ada 4 Anggota TNI Gugur Diserang KKB Papua, Komnas HAM Tetap Minta Semua Pihak Menahan Diri

TRIBUNKALTIM.CO - Simpang siur kabar tentang jumlah anggota TNI yang gugur diserang Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, akhirnya ada kepastian.

Ternyata anggota TNI yang tewas dalam upaya menyelamatkan Pilot Susi Air dari KKB Papua berjumlah empat orang.

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Kapendam XVII/Cendrawasih, Kolonel Kav Herman Taryaman, menyatakan angka pasti jumlah anggota TNI yang tewas akibat serangan KKB Papua.

Diektahui, selain Pratu Miftahul Arifin, ada tiga prajurit TNI yang meninggal dunia di lokasi kejadian, di wilayah yang berada di Provinsi Papua Pegunungan itu.

Kolonel Kav Herman Taryaman menyebut semua anggota TNI itu telah dievakuasi dari lokasi, dan kini dibawa ke RSUD Timika.

"Tim Gabungan TNI Polri menemukan 4 Prajurit TNI termasuk Pratu Miftahul Arifin dengan kondisi meninggal dunia," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/4/2023) malam, dikutip dari Tribun-Papua.com.

Dia menjelaskan, identitas anggota TNI yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa itu adalah Pratu A, Pratu I, Pratu K, dan Prada S.

"Keempat prajurit tersebut telah dievakuasi ke RSUD Timika yang berada dalam wilayah Kabupaten Mimika," ujarnya.

Baca juga: KKB Makin Brutal, Panglima TNI Naikkan Status Operasi di Papua Jadi Siaga Tempur

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meningkatkan status operasi TNI di Nduga menjadi siaga tempur.

Kebijakan itu menyusul serangan KKB pada 36 personel TNI di Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, pada Sabtu (15/4/2023).

"Dengan kondisi seperti ini, di daerah tertentu kita ubah jadi operasi siaga tempur," kata Yudo Margono di Mimika, Papua Tengah melalui rekaman suara yang dibagikan, Selasa (18/4/2023

Menyikapi peristiwa di Papua yang semakin banyak menelan korban jiwa, Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo agar segera menghentikan operasi siaga tempur.

Anggota Koalisi Masyarkat Sipil yang juga Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan, hal itu juga ditujukan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI agar bisa menyuarakan penghentian operasi tersebut.

Baca juga: Imbas 1 Prajurit Tewas dan 4 Hilang Diserang KKB, Panglima TNI Tingkatkan Status Jadi Siaga Tempur

"Hentikan operasi tempur dan pendekatan militeristik lainnya untuk menangani situasi keamanan di Papua," ujar Julius Ibrani, dalam keterangan tertulis, Rabu (19/4/2023), dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, operasi tempur akan terus memproduksi kekerasan di Papua.