Terbaru! Inilah 3 Pasangan Capres dan Cawapres 2024 Versi Pengamat dan Hasil Survei Pilpres Terkini

"Untuk Anies akan lebih tepat jika menarik cawapres yang berasal dari non PKS dan non Demokrat agar memperluas pasar dukungan," tutur dosen Universitas Indonesia (UI) itu.

Elektabilitas Ganjar Belum Menjamin Kemenangannya pada Pilpres 2024

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan, elektabilitas bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 Ganjar Pranowo terbilang besar.

Namun demikian, tingginya angka elektoral Gubernur Jawa Tengah itu tak menjamin kemenangannya pada pemilu mendatang.

Menurut Litbang Kompas, ada sejumlah hal yang menyebabkan posisi Ganjar masih rawan.

Pertama, tingginya angka swing voters atau pemilih mengambang.

Baca juga: Kelompok Orang Muda Ganjar Beri Tanggapan dan Dukung Penuh Capres PDIP di Pemilu 2024

Survei periode 25 Januari-4 Februari 2023 mencatat, elektabilitas Ganjar sebesar 25,3-37,0 persen.

Namun, dari angka tersebut, sebanyak 13,9-18,2 persen merupakan pemilih loyal atau strong voter, sedangkan 11,4-18,8 adalah pemilih mengambang atau swing voter.

“Tingginya proporsi barisan pendukung yang kurang loyal (swing voter), hampir separuh bagian dari total pendukungnya saat ini, belum dapat menjaminkan kemenangan dalam pemilu mendatang,” demikian hasil analisis Litbang Kompas dikutip dari Kompas.id, Rabu (26/4/2023).

Hal lainnya yang membuat posisi Ganjar belum aman ialah terbatasnya penguasaan arena politik politisi PDI-P itu.

Menurut berbagai hasil survei yang dilakukan secara periodik, pendukung Ganjar masih tersegmentasi di wilayah dan karakteristik sosial ekonomi tertentu.

Artinya, gambaran pendukung Ganjar belum menunjukkan wajah pemilih yang proporsional layaknya gambaran penduduk di negeri ini.

Dari sisi domisili misalnya, sebaran pendukung Ganjar sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 64,1 persen.

Sementara itu, di luar Pulau Jawa, pendukung Ganjar baru 35,9 persen.

Di Pulau Jawa, pendukung Ganjar paling banyak tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY (39,5 persen), lalu Jawa Timur (28,5 persen), Jawa Barat (22,5 persen), DKI Jakarta (4,9 persen), dan Banten (4,6 persen).