KPU Pikirkan TPS Khusus untuk Pekerja Konstruksi Pembangunan IKN Nusantara di Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - KPU pikirkan TPS khusus untuk pekerja konstruksi pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. 

Sebentar lagi akan diselenggarakan pesta demokrasi atau Pemilu di tahun 2024, digelar secara serentak. 

Yakni serentak melakukan pemilihan legislatif, sentator dan ekskutif presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bakal menyiapkan tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk pekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai santri di pondok pesantren.

Baca juga: Menteri PUPR Pastikan Pembangunan IKN Nusantara Gerakkan Ekonomi Warga Lokal

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, tindakan ini dilakukan guna mengantisipasi layanan bagi pemilih yang pada 14 Februari 2024 atau hari H pemilihan presiden (pilpres) tidak berada di alamat KTP mereka.

“Sangat mungkin saudara-saudara kita pemilih itu sedang jadi santri di pondok pesantren. Sedang studi di kampus-kampus di kabupaten/kota di luar di mana dia berdomisili,” kata Hasyim dalam konferensi pers di gedung KPU RI, Jakarta, Minggu (30/4/2023).

Selain itu, TPS di lokasi khusus juga akan disediakan untuk masyrakat yang bekerja di sektor pertambangan hingga perkebunan.

Pada puncak pesta politik lima tahunan, mereka belum tentu bisa pulang untuk menggunakan hak suaranya.

Baca juga: Jokowi Terima 20 LoI Investasi di IKN Nusantara, Menhub Temui 90 Investor Jepang

Selain para pekerja, TPS khusus juga akan disiapkan KPU untuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) atau rumah tahanan (Rutan). Saat ini, semua lokasi-lokasi tersebut sedang diidentifikasi.

“Termasuk para pekerja yang sedang melakukan konstruksi pembangunan di IKN, karena sangat mungkin para pekerjanya bukan warga setempat,” tutur Hasyim.

Sementara itu, Komisioner KPU Mochamad Afifuddin mengatakan, berdasarkan data per 18 April 2023, jumlah seluruh daftar pemilih sementara (DPS) mencapai 205.869.801 orang.

Dari jumlah tersebut, 159.1020 pemilih di antaranya berada di luar negeri.

“Jadi sebesar itu daftar pemilih sementara kita,” kata Afif. Afif menuturkan, saat ini KPU sedang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang memiliki hak memilih untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait DPS.

Baca juga: HGU 90 Tahun Tak Cukup, Menteri PUPR Sebut Investor Ingin Beli Lahan IKN Nusantara

KPU juga telah bersurat kepada peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai kesempatan menyampaikan tanggapan tersebut.

“Sudah diterapkan yang durasi ya 12 April sampai 2 Mei 2023,” tuturnya.