Berita Bontang Terkini
Pemkot Bontang Kembali Raih Predikat Opini WTP dari BPK RI Perwakilan Kaltim
Pemerintah Kota Bontang kemnali diganjar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kaltim.
Penulis: Ismail Usman | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang kemnali diganjar predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Provinsi Kaltim.
Penghargaan itu diterima langsung Wakil Wali Kota Bontang, Najirah dengan didampingi Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, di Samarinda, Rabu (10/5/2023).
Diketahui, Bontang telah menerima predikat WTP dari BPK Kaltim untuk yang 9 kalinya.
Penilaian BPK, Pemkot disebut tertib administrasi secara akuntabilitas dan memenuhi kaidah pengelolaan keuangan negara.
Baca juga: Angka Pencari Kerja Tinggi, DPRD Bontang Curiga Banyak Tenaga Kerja Luar Daerah tak Terdata
"Kita bersyukur, Bontang sejak 2015 lalu konsisten mendapat predikat WTP setiap tahun berturut-turut," ungkap Najirah.
Najirah pun berharap Pemkot Bontang bisa terus mempertahankan laporan keuangan secara akuntabilitas meski ditengah kondisi pandemi.
Laporan secara akuntabilitas juga merupakan cara baik mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengguanaan keuangan negara kepada masyarakat.
"Patut kami banggakan karena ini prestasi kita yang bisa mengelola laporan keuangan negara dengan baik," tandasnya. (*)
Pemkot Bontang
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
BPK RI Perwakilan Kaltim
TribunKaltim.co
Kota Bontang
Tilang Elektronik Aktif di Bontang, Kasat Lantas: Jangan Coba-Coba Melanggar |
![]() |
---|
Beton Parkiran Terminal B Kota Bontang Terkelupas, Padahal Habiskan Anggaran Rp14 Miliar |
![]() |
---|
Mediasi Tapal Batas Buntu, Sidrap Masih Jadi Rebutan Bontang dan Kutim |
![]() |
---|
Distribusi Makan Bergizi Gratis di Bontang Barat Belum Sepenuhnya Merata |
![]() |
---|
Polisi Tahan ASN Nakal di Bontang Kaltim, Terbukti Tipu Korban Lewat Proyek Fiktif |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.