Jusuf Kalla dan Jokowi Sudah Lebih 6 Bulan Tidak Berkomunikasi, JK: Mungkin Beliau Sibuk

TRIBUNKALTIM.CO - Jusuf Kalla (JK) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata sudah lebih 6 bulan tidak berkomunikasi.

JK mengaku selalu minta waktu untuk bertemu, mengingat keduanya memiliki perjanjian untuk bertemu dalam kurun waktu tertentu.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Indonesia, Jusuf Kalla atau JK mengatakan saat ini sudah lebih dari enam bulan tak ada komunikasi antara dirinya dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Saya selalu minta waktu tapi mungkin beliau sibuk," kata JK dalam wawancara khusus bersama Direktur Pemberitaan Tribun-Network Febby Mahendra Putra di kediaman JK di kawasan Dharmawangsa, Jakarta, dikutip Sabtu (13/5/2023).

Baca juga: Bersua dengan Jusuf Kalla, Modal Berharga Bagi Cak Imin yang akan Bersaing dalam Pilpres 2024

Padahal, JK mengeklaim dirinya dan Jokowi sudah memiliki perjanjian selama dua bulan untuk bertemu.

"Membantu memberikan saran dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Sudah bertahun-tahun saya jalani itu," tandas JK.

Diketahui, Jokowi dan JK kini disebut bakal berseberangan soal koalisi Pilpres 2024.

Jokowi hingga saat ini sudah mengendorse dua capres, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Sementara Anies Baswedan, diketahui tidak mendapatkan dukungan dari Jokowi.

Namun, JK yang merupakan wapres pilihan Jokowi saat periode 2014-2019, mendukung Eks Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Bahkan, JK sudah memberikan kriteria kepada cawapres pendamping Anies yang saat ini masih berlangsung alot. 

Jusuf Kalla Sebut Jokowi Harus Tiru SBY dan Megawati: Jangan Terlalu Ikut Campur Urusan Politik

Undang Ketua Umum parpol koalisi ke Istana, Jusuf Kalla nilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu ikut campur urusan politik.

Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) bahkan menyebut seharusnya Jokowi bisa meniru Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono saat menjabat presiden.

Apalagi ini adalah masa terakhir Jokowi sebagai presiden.

Baca juga: Bersua dengan Jusuf Kalla, Modal Berharga Bagi Cak Imin yang akan Bersaing dalam Pilpres 2024

JK pun meminta Jokowi untuk jangan terlalu ikut campur dalam urusan politik dalam jabatannya sebagai pemimpin tertinggi RI.

Hal ini merupakan respons JK terkait pertemuan para Ketua Umum (Ketum) partai politik (parpol) dalam lingkaran pemerintah Jokowi-Amin yang sebelumnya diundang ke Istana Negara.

Harusnya, jika melakukan pertemuan di Istana Negara, yang dibahas adalah soal pembangunan dan kemajuan negara, bukan ihwal politik dan koalisi.

"Kalau pertemuan itu membicarakan karena di istana, membicarakan tentang urusan pembangunan. Tapi bicara pembangunan saja, mestinya harusnya diundang (Nasdem). Tapi berarti ada pembicaraan politik" kata JK di kediamannya, Sabtu (6/5/2023).

Menurut JK, Jokowi harusnya mengikuti langkah Presiden sebelumnya seperti Megawati Soekarnoputri hingga Susilo Bambang Yudoyono (SBY) untuk tidak terlalu melibatkan diri dalam urusan politik.

Apalagi mengingat Jokowi telah memasuki babak akhir pemerintahnya.

"Menurut saya, presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," tuturnya.

Sebelumnya para petinggi parpol pendukung pemerintah diundang oleh Jokowi ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

Mereka di antaranya Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Baca juga: Selisih Suara Tipis! Ini Pemenang Pilpres 2024 Bila Berlangsung 2 Putaran Versi Hasil Survei Terbaru

Koalisi Besar Sulit Terwujud

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan akan terus mengupayakan supaya koalisi besar terwujud.

Hal itu disampaikannya usai melakukan pertemuan dengan Wapres RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK).

"Koalisi besar memang terus diusahakan. Meskipun tidak mudah dan bahkan menurut Pak JK sulit terjadi, tapi namanya juga usaha, siapa tahu gitu," kata Cak Imin di kediaman JK, Sabtu (6/5/2023).

Ucapan Cak Imin ini juga didukung oleh JK. Menurut JK itu merupakan ide atau wacana yang baik.

Namun secara pelaksanaan politik hal itu sulit terwujud.

Sebab, lanjut JK, terbentuknya koalisi besar akan berujung pada dua calon presiden, yakni calon presiden dari koalisi besar dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang beranggotakan Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

Gagasan mengenai koalisi besar kembali mendapatkan momentumnya saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang semua pimpinan partai politik (parpol) pendukung pemerintah, kecuali Partai NasDem, pada Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Alasan Adian Napitupulu tak Melihat Celah Kekalahan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024

Adapun komposisi koalisi besar adalah PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, PAN, dan PPP.

JK menambahkan, sejarah kepemiluan Indonesia selalu diisi oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, kecuali pada Pemilu 2019 lalu yang mempertemukan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Namanya pemilu, kalau calonnya cuma satu atau dua itu tidak, di mana-mana sejarah tidak terjadi di Indonesia. Minimal tiga. (Dua pasangan calon) hanya terjadi pada waktu kemarin. Biarlah demokrasi ini berjalan, tidak bisa dipaksakan," tuturnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI SINI

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Undang Ketua Umum Parpol ke Istana, JK Minta Jokowi Jangan Terlalu Ikut Campur Urusan Politik dan Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jusuf Kalla Sebut Koalisi Besar Sulit Terwujud, Cak Imin: Namanya Juga Usaha, Siapa Tahu

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul JK Ungkap Sudah Lebih dari 6 Bulan Tak Berkomunikasi dengan Presiden Jokowi