Wapres Maruf Amin Tekankan Kelanjutan Pembangunan IKN Nusantara di Musrenbangnas

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Presiden Maruf Amin meminta agar rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2024 harus mampu menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebab, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia dihadapkan pada tiga tantangan, yaitu keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara, bonus demografi, dan krisis akibat perubahan iklim, polusi, serta degradasi keanekaragaman hayati.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang membangun IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

IKN Nusantara ditargetkan menggantikan Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia.

Oleh karena itu, dia memberikan tiga arahan kepada semua pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah.

"Pertama, jadikan RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan," ujar Maruf Amin dalam acara Musrenbangnas, dikutip dari kanal Youtube Bappenas RI, Selasa (16/5/2023), dilansir dari Kompas.com.

Arahan kedua, dia meminta agar kesiapan pelaksanaan major project dan Proyek Strategis Nasional (PSN) terus dipastikan sehingga dapat terlaksana sesuai rencana dan akuntabel.

"Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk pembangunan harus senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkret yang dirasakan masyarakat," ucap Ma'ruf.

Dalam arahan ketiganya, Wapres meminta agar RKP yang dirumuskan memuat target, tujuan, dan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan, mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJPN 2005-2025 akan berakhir.

"Perencanaan jangka menengah dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan, sekaligus bekal bagi pemerintahan selanjutnya," ujarnya.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bapennas Suharso Monoarfa menuturkan, rancangan awal RKP 2024 telah menetapkan target sasaran pembangunan yang perlu menjadi perhatian.

"Pada tahun 2024, kita perlu fokus pada penuntasan dan pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah, serta kerja sama dengan para non-state actor," kata Suharso.

Pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

Tercatat, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 27 persen dan terus bertambah.

Terbaru, Pemerintah akan melelang 10 proyek baru IKN senilai Rp 13 triliun.

Kementerian PUPR kembali membuka tender proyek Ibu Kota Nusantara.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja menyampaikan, Menteri PUPR telah melaporkan bahwa progres pembangunan IKN telah mencapai 27 persen pada satu hingga dua pekan lalu.

Endra menyebut, sudah banyak investor yang berminat untuk berinvestasi di IKN.

Endra menerangkan, sebelum berinvestasi, investor akan melihat apa saja yang dilakukan pemerintah terkait dengan IKN.

Sebab itu, pada tahap awal pembangunan IKN akan menggunakan APBN.

Endra mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar pada tahap awal menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun IKN.

"Kalau sudah liat keseriusan pemerintah, investor akan masuk," ujar Endra di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (2/5).

Endra menjelaskan, investasi yang dilakukan investor tidak serta merta langsung dilakukan.

Investor akan melihat progres pembangunan IKN. Dari hal itu, investor akan menyampaikan interest.

Kemudian, investor akan menyampaikan letter of interest (LoI). Setelah menyampaikan LoI, investor tidak serta merta melakukan realisasi investasi.

Biasanya, investor akan terlebih dahulu melakukan perencanaan dan feasibility study.

"Tapi kita optimis dengan perkembangan yang ada," ucap Endra. (*)