Anies Baswedan Soroti Pembangunan Jalan Era SBY dan Jokowi, Jusuf Kalla: tak Boleh Fokus Jalan Tol

TRIBUNKALTIM.CO - Dalam sambutannya di acara Milad ke-21 PKS, Anies Baswedan menyoroti pembangunan infrastruktur jalan di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Selain Anies Baswedan, Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden SBY dan Jokowi juga hadir di Milad ke-21 PKS.

Dalam sambutannya di acara Milad ke-21 PKS yang juga dihadiri Anies Baswedan tersebut, Jusuf Kalla juga menyentil kebijakan Pemerintah sekarang yang hanya berfokus pada jalan tol.

Menurut Jusuf Kalla, hal tersebut menjadi tidak adil bagi rakyat. 

Acara Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan dihadiri sejumlah tokoh termasuk Jusuf Kalla dan Anies Baswedan, bakal calon presiden atau capres dari Koalisi Perubahan yang diusung PKS, Nasdem dan Demokrat.

Awalnya, Anies mengakui bahwa pembangunan infrastruktur jalan era pemerintahan Presiden Jokowi menjadi yang terpanjang dibandingkan kepemimpinan sebelumnya.

Dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul JK Sindir Pembangunan Jalan di Indonesia Tidak Adil Kepada Rakyat, Tak Boleh Hanya Fokus Jalan Tol, namun eks Gubernur DKI Jakarta itu menyoroti bahwa mayoritas infrastruktur jalan yang dibangun era Jokowi merupakan jalan berbayar.

"Pemerintahan kali ini berhasil membangun jalan tol terpanjang dibandingkan periode-periode sebelumnya.

63 persen jalan tol berbayar yang berada di seluruh Indonesia itu dibangun di era pemerintahan sekarang.

Sepanjang 1.569 kilometer dari total 2.499 km itu adalah jalan berbayar," kata Anies saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Baca juga: Jusuf Kalla Beber Alasan Kuat Nasarudin Umar Masuk Bursa Cawapres Ganjar, JK: Tapi Itu Urusan PDIP

Namun, kata Anies, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang dibangun di era Presiden Jokowi justru dinilai sangat sedikit.

Padahal, jalan tersebut dipakai untuk mobilitas penduduk dari sudut desa ke perkotaan.

"Jalan yang tak berbayar yang digunakan oleh semua secara gratis yang menghubungkan mobilitas penduduk dari sudut sudut desa ke perkotaan yang membawa produk-produk pertanian, produk perikanan dari sentra-sentra tempat mereka dihasilkan ke wilayah-wilayah pasar baik jalan nasional, jalan provinsi, atau pun jalan kabupaten terbangun 19.000 kilometer di pemerintahan ini," ungkap Anies.

Anies pun membandingkan pembangunan jalan yang tak berbayar di era Jokowi dengan era SBY.

Bahkan, kata dia, SBY unggul tujuh kali lipat dari Jokowi.

"Kalau coba saya bandingkan dengan pemerintahan 10 tahun yang lalu di jaman presiden pak SBY jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 atau 7 setengah kali lipat," jelasnya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 kilometer, di 10 tahun sebelumnya 11.800 Km, 20 kali lipat.

Kita belum bicara mutu, kita belum bicara standar dan lain-lain, kita bicara panjangnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Anies menambahkan seharusnya pembangunan infrastruktur harus memberikan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Khususnya, pembangunan jalan yang tak berbayar atau gratis bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Anies Baswedan Dipastikan Dapat Dukungan Jusuf Kalla, JK: Cawapres Anies Jangan Cuma jadi Ban Serep

"Infrastruktur yang bukan hanya untuk sebagian tetapi infrastruktur untuk semuanya," pungkasnya.

Tidak Adil pada Rakyat

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menyindir pembangunan jalan di Indonesia yang dinilai tidak adil kepada masyarakat.

Menurutnya pemerintah tidak boleh hanya fokus membangun jalan tol yang berbayar.

Hal tersebut disampaikan JK saat memberikan orasi politik di hadapan ribuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam acara milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Awalnya, JK menyoroti viral jalan rusak yang dibagikan masyarakat di media sosial.

Dia mencatat, jalan rusak yang tercatat Badan Pusat Statistik (BPS) ada sebanyak 170.000 Km.

"Baru-baru ini viral kenapa jalan di Lampung, Jambi, dan juga di Makassar rusak luar biasa.

Kita bangga bahwa pemerintah juga waktu saya memerintah membangun jalan tol 2.600 km, itu penting, kalau tidak macet waktu lebaran.

Penting sekali jalankan tol. Tetapi 170.000 KM jalan rusak di Indonesia. Itu data BPS," kata JK.

Baca juga: Bicara Calon Wakil Presiden Anies Baswedan Pemilu 2024, Jusuf Kalla: Cawapres Dari Anggota Koalisi

Ia menyatakan bahwa pemerintah kini lebih banyak membangun jalan berbayar atau jalan tol di Indonesia.

Sementara itu, jalan-jalan yang tak berbayar atau gratis yang biasa dilalui masyarakat kecil masih banyak yang rusak.

"Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik karena dia bayar.

Tapi jalan rakyat yang dijalani tiap hari oleh petani kita oleh pedagang kecil, oleh siapapun, rusak tidak diperbaiki, itu ketidakadilan untuk rakyat contoh yang kecil saja," jelasnya.

Karena itu, JK meminta PKS turut bertanggung jawab untuk membantu menyuarakan suara rakyat kecil tersebut.

Hal tersebut untuk menghadirkan pembangunan jalan yang lebih berkeadilan.

"Petani karena dia tidak bisa berjalan tol maka jalannya berlubang-lubang.

Itu prinsip keadilan. siapapun nanti presiden yang baru harus merubah," jelasnya.

"Kenapa jalan tidak baik? Menteri PU orang hebat tapi nggak ada tentu nggak ada, karena kita memilih proyek yang mahal-mahal yang itu manfaatnya tidak seperti apa yang diharapkan," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Campuri Urusan Parpol Jelang Pemilu 2024, Jusuf Kalla Blak-blakan Bandingkan SBY dan Megawati

(*)

Berita Pilpres 2024

Berita Jusuf Kalla

Berita Anies Baswedan

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.