Warga Sepaku Mengeluh, Susahnya Cari Kerja dan Berwirausaha meski Ada IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Masyarakat di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur mengeluhkan susah mencari lapangan pekerjaan, peluang untuk mendapat kerja sangat sukar. 

Kecamatan Sepaku kini telah masuk dalam kawasan Ibu Kota Negara Indonesia yang baru atau IKN Nusantara mengeluhkan tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan, namun belum bekerja di proyek IKN Nusantara.

Program pelatihan tenaga kerja telah diberikan kepada masyarakat Sepaku, sejak beberapa waktu lalu.

Tenaga kerja yang sudah mengikuti pelatihan, akan diberikan sertifikat, sebagai salah satu syarat untuk menjadi tenaga kerja di IKN nantinya.

Baca juga: Pandangan Pegiat Seni Drama di Samarinda Atas IKN Nusantara, Jangan Ada Dikotomi

Namun, usia mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat, tenaga kerja tersebut hingga saat ini belum banyak terserap.

Salah satu tokoh masyarakat Sepaku, Sibukdin mengatakan, tenaga kerja yang enggan bekerja pada proyek IKN karena upahnya terbilang kecil.

Hanya dibayar Rp150 perhari, sejak pagi hingga malam hari.

Selain itu, juga karena belum adanya panggilan kerja dari perusahaan setempat.

Baca juga: 27 Perusahaan di Penajam Paser Utara Bersama Otorita IKN Nusantara Majukan Pendidikan

"Banyak yang sudah pelatihan tapi tidak bekerja belum dipanggil, upahnya juga hanya Rp150 ribu perhari," sambungnya.

Selain pelatihan tenaga kerja, masyarakat Sepaku juga sempat diberikan pelatihan kewirausahaan.

Namun, juga tidak dapat memanfaatkan keahlian yang didapatkan, lantaran perusahaan yang beroperasi, menawar produk mereka dengan harga murah.

Salah satunya Hasanuddin, warga Kelurahan Sepaku itu mengaku usaha katering miliknya hanya ditawar Rp15 ribu per porsi.

Belum lagi, proses pelunasannya yang cukup lama, bahkan harus menunggu hingga tiga bulan.

"Sekali pesan 500 porsi. Tapi tiga bulan baru dibayar," lanjutnya.

Kondisi tersebut membuatnya kesulitan mengambil peluang usaha, karena nilai ekonomi yang ditawarkan dinilai cukup rendah.

Ia berharap, hal ini segera menjadi perhatian pemerintah, agar manfaat ekonomi dengan adanya IKN, segera bisa dirasakan merata oleh masyarakat. (*)