Ada Indikasi Anies Baswedan Dijegal Penguasa, Demokrat, Nasdem, dan PKS Tempuh Cara Konstitusional

TRIBUNKALTIM.CO - Sebut ada indikasi Anies Baswedan dijegal penguasa, Demokrat, Nasdem, dan PKS tempuh cara konstitusional dalam mengusung Anies sebagai Capres 2024.

Jelang Pemilu 2024, suhu politik makin panas.

Apalagi kini, Presiden Joko Widodo juga dengan gamblang menyebut dirinya cawe-cawe di Pilpres 2024 ini.

Baca juga: Hasil Survei Terbaru: Anies Mati Kutu Lawan Ganjar dan Prabowo, Ganjar Kuasai Jateng dan Jatim?

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya membongkar isi pembicaraan antara para pimpinan partai pengusung bakal capres Anies Baswedan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu.

Riefky menjelaskan, para elite dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu membahas mengenai adanya upaya penguasa dalam menjegal Anies maju ke Pilpres 2024.

Adapun Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu hadir dalam pertemuan di pulau pribadi Surya Paloh tersebut.

"Adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar," ujar Riefky saat dimintai konfirmasi, Rabu (31/5/2023).

Riefky menjelaskan, pihaknya juga mencium para penguasa berupaya mengganggu tiga partai yang kini mendukung Anies dengan segala cara dan sumber daya.

Meski demikian, Riefky menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan akan tetap solid untuk membuat Anies maju ke Pilpres 2024.

"Adanya kenyataan dan satu tekad yang solid dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan, agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi, dan utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum," tutur dia.

"Maka, Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar," sambung Riefky.

Dia mengatakan, mereka akan menempuh cara-cara yang sesuai dengan konstitusional dalam mengusung Anies sebagai Capres 2024.

Baca juga: Terjawab Cawapres Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024, Mengerucut AHY, Aher dan Khofifah

Selain itu, kata dia, cara-cara tersebut juga harus sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari atau Tobas menyebutkan bahwa pertemuan partai politik pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di Kepulauan Seribu turut membahas soal calon wakil presiden (cawapres).

Tobas mengatakan, partai politik Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyerahkan sepenuhnya pada Anies terkait waktu deklarasi cawapres.