Pejuang Bravo Lima Wilayah IKN Dilantik, Pengurus Ingatkan Bahaya Politik Identitas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pejuang Bravo Lima melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Plt Ketua Umum PBL Pusat Letjend TNI (Purn) Sumardi langsung hadir pada pelantikan yang digelar di ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Kamis (1/6).
Beberapa pengurus juga tampak hadir, yakni Koordinator Wilayah IKN Ketua Korwil Kalimantan, Marsekal Pertama (purn) Maria Veronica Tog.

Wakil Ketua Korwil Kalimantan H. Mungin Muhajir, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Bravo Lima wilayah IKN Nusantara Prof. Ir. Otwiel Rudolf, SH, MH. M.Si, Ph.D. serta Letjend TNI (Purn) Swaidi Marasabessy sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Pejuang Bravo Lima.
Dalam sambutannya Sumardi mengungkapkan Bravo Lima lahir pada tahun 2013 merupakan tim pendukung maupun pemenangan Capres Jokowi-Jusuf Kalla dan Jokowi – Ma'ruf Amin di tahun 2019.

Dibawah Dewan Pembina PBL Jenderal (purn) Luhut Binsar Pandjaitan kini berdiri sebagai organisasi masyarakat (ormas) untuk menjaga kerukunan dan kedamaian masyarakat.
Kedepan agar bekerjasama yang baik. Agar IKN akan tetap maju dan akan lebih baik. Bravo Lima Kaltim tetap mendukung Program Pemerintah.

"Pejuang Bravo Lima saat ini organisasi kemasyarakatan. (Tahun) 2014 didirikan Pak Luhut Binsar Pandjaitan. Kita mulai bekerja 2013 mendukung Pak Jokowi dari Wali Kota, Gubernur, hingga Presiden. Kenapa hari ini kita melantik, kita harus segera bekerja, situasi nasional harus bisa diterjemahkan oleh DPD wilayah IKN ini," sebutnya.
Dari relawan, ke ormas berbadan hukum, jadi semua yang dilakukan dibatasi rambu-rambu hukum.

Sumardi menegaskan bahwa pihaknya tak mau berbicara politik lebih dahulu ke depan.
Bravo Lima masih membantu pemerintah, adanya DPS khusus yakni di Solo Raya dan IKN. Karena ada tugas khusus yang akan dilaksanakan DPD serta jajarannya yaitu ikut dalam melanjutkan program pemerintah.
"Siapapun pemerintahannya nanti kita akan mendukung dan Bravo Lima harus punya peran disana," ujar Sumardi.
Hari lahir pancasila sebagai momentum pelantikan DPD PBL sebagai bentuk komitmen pihaknya menjaga pancasila.
Musuh PBL ialah berita bohong, dan kelompok intoleran serta. Untuk itu Bravo Lima berkomitmen agar menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

"Saya pikir ini, hari pancasila ini lahir ada historikal. Kami juga bergerak berdasar Pancasila, dengan 4 pilar tersebut," tukasnya.
Terpisah Ketua DPD PBL wilayah IKN, Prof. Otniel Rudolf merasa senang diberi amanah untuk memimpin Bravo Lima hingga tahun 2025 mendatang.
Ditunjuknya Kaltim untuk menjadi ibu kota baru tentu PBL berperan agar pemerintah tidak mengalami hambatan.
Berita bohong, politik identitas, kelompok intoleran juga menjadi ancaman nyata. Untuk itu Bravo Lima sudah seharusnya menciptakan Kaltim yang kondusif.

Acara tersebut melantik sekitar 150 pengurus. Termasuk dewan penasehat yang juga dilantik.
Otniel Rudolf juga telah membacakan Deklarasi dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pejuang Bravo Lima Wilayah Khusus IKN Nusantara yang menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi para pihak.
“Komitmen, konsisten dan konsekuen yang didukung oleh komunikasi yang efektif merupakan kunci kesuksesan kita bersama untuk menjalankan roda organisasi karena Pejuang Bravo Lima merupakan organisasi yang mengedepankan profesionalitas, kehormatan dan etika di atas segala-galanya”, terangnya.

Pejuang Bravo Lima Wilayah Khusus IKN Nusantara memberikan dukungan dan support penuh kepada Pemerintah hari ini atas ditunjuknya Kalimantan Timur menjadi ibukota Negara Republik Indonesia.
Perpindahan Ibu Kota Negara ini merupakan salah satu upaya konkrit Pemerintah dalam memperbaiki tata kelola wilayah ibukota untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
"Pejuang Bravo Lima Wilayah Khusus IKN Nusantara harus mampu menjadi garda terdepan dalam turut membantu Pemerintah Pusat, Daerah dan Aparat Penegak Hukum untuk menciptakan Kalimantan Timur yang kondusif dan aman," tandas Rudolf. (uws)