Prabowo Subianto Bakal Dipanggil Jokowi, Menhan Diminta Jelaskan Soal Proposal Damai Rusia-Ukraina

TRIBUNKALTIM.CO - Prabowo Subianto bakal dipanggil Jokowi, Menhan diminta jelaskan soal proposal damai Rusia-Ukraina.

Presiden Jokowi menyatakan bakal memanggil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto perihal proposal perdamaian untuk konflik antara rusia dan ukraina.

Hal ini diungkapkan Jokowi usai Rapat Kerja Nasional III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Rencananya pemanggilan Prabowo itu akan dilakukan pada hari ini, Selasa (6/6/2023) atau Rabu (7/6/2023).

Baca juga: Survei Capres 2024 Terbaru: Prabowo Makin Melejit, Elektabilitas Anies Terus Merosot

Menurut Jokowi, proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bukan berasal dari dirinya.

"Itu dari pak Prabowo sendiri. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang minta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan," kata Jokowi.

Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan pada KTT pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura tersebut kata Jokowi, berasal dari Prabowo sendiri.

Jokowi mengatakan belum bertemu lagi dengan Prabowo usai usulan tersebut disampaikan di Singapura.

Sebelumnya Menhan Prabowo menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.

Ada lima poin yang disampaikan Prabowo dalam proposal perdamaian tersebut, diantaranya :

Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Baca juga: Gerindra Beber Cawapres Prabowo Subianto Masih Perlu Arahan Jokowi, Cak Imin dan Airlangga Ngebet?

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Meutya Hafid Ingatkan Prabowo Hati-hati Bicara Konflik Rusia-Ukraina

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengingatkan Menteri Pertahanan (Menhan) setelah usulan proposal perdamaian yang diajukan Prabowo Subianto ditolak.

Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meminta para pejabat pertahanan dan militer dari seluruh dunia yang bertemu dalam pertemuan pertahanan Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura, Sabtu (3/6/2023) untuk mengeluarkan deklarasi yang meminta penghentian kekerasan.

Prabowo mengusulkan rencana multi-poin, termasuk penerapan gencatan senjata terhadap posisi kedua pihak yang bertikai dan membentuk zona demiliterisasi dengan mundur 15 kilometer dari posisi depan masing-masing pihak.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, meminta Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia.

Baca juga: AS Panas Dingin Cuma Punya 200 Nuklir Taktis Sedangkan Rusia 2.000, Ukraina Terancam

"Posisi Indonesia dalam konflik ini sudah jelas, apalagi dalam Sidang Umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina," kata Meutya Hafid, dalam keterangannya Senin (5/6/2023).

Ketua DPP Partai Golkar ini menjelaskan, Resolusi PBB telah dikeluarkan dan Indonesia menyetujui resolusi yang meminta Rusia mengakhiri permusuhan dengan Ukraina dan menarik mundur pasukannya dari Ukraina.

"Indonesia mendukung Resolusi yang menjunjung tinggi penegakan Rule of Law khususnya Piagam PBB, Hukum Internasional dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia" ujar Meutya.

"Sebagai negara yang menganut Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Indonesia terus mendorong dialog dan diplomasi antara Ukraina dan Rusia melalui berbagai forum multilateral, serta meminta negara-negara di dunia menyerukan penghentian perang di Ukraina agar tidak berakhir pada konflik yang berbahaya seperti perang nuklir yang bisa mengancam keberlangsungan hidup umat manusia," tandasnya.

Baca juga: Meutya Hafid Ingatkan Prabowo Usai Proposal Damai Ditolak: Hati-hati Bicara Konflik Rusia-Ukraina

Ukraina Tolak Usulan Perdamaian dari Indonesia

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov menolak usulan perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto.

Prabowo Subianto mengusulkan gencatan senjata yang diikuti dengan demiliterisasi dan sejumlah poin lainnya.

Oleksii Reznikov menilai isi proposal itu aneh dan terkesan pro-Rusia.

"Saya akan berusaha bersikap sopan, (proposal itu) kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Oleksii Reznikov, Sabtu (3/6/2023).

"Kami tidak membutuhkan mediator ini untuk menyarankan rencana aneh seperti itu sebelum Rusia diusir dari Ukraina," lanjutnya, dikutip dari Financial Times.

Komentar Menhan Ukraina ini menyusul penolakan serupa dari juru bicara kementerian luar negeri Ukraina, Oleg Nikolenko.

Nikolenko mengatakan, Rusia telah melakukan tindakan agresi dan menduduki wilayah Ukraina.

Menurutnya, proposal gencatan senjata apa pun hanya akan memberi waktu pada Rusia untuk memperkuat militernya.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia untuk mengadakan referendum di sana," katanya.

"Di wilayah pendudukan, tentara Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Rusia sekarang berusaha dengan segala cara untuk mengganggu serangan balik Ukraina," lanjutnya.

Walau menolak rencana perdamaian dari Indonesia, Oleg Nikolenko mengatakan negaranya menghargai perhatian Indonesia.

"Kami menghargai perhatian Indonesia terhadap masalah pemulihan perdamaian. Indonesia harus menandatangani formula perdamaian Presiden Volodymyr Zelensky," katanya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS