Ibu Kota Negara

Gedung DPR RI di IKN Nusantara Masuk Perencanaan, Desain Dasarnya Disayembarakan

Pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dimulai setelah pemindahan Ibu Kota Negara tahap pertama

Editor: Budi Susilo
sappk.itb.ac.id
Ilustrasi konsep desain bangunan komplek perkantoran lembaga legislatif di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Gedung DPR RI di IKN Nusantara kabarnya telah masuk dalam perencanaan dan desain dasarnya pun disayembarakan.

Seperti apa perkembangan pembangunan gedung parlemen, DPR RI di IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur

Mengutip dari Kompas.com, pembangunan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal dimulai setelah pemindahan Ibu Kota Negara tahap pertama dilaksanakan tahun 2024.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya, Diana Kusumastuti mengatakan, saat ini proyek Gedung DPR di IKN masih dalam tahap perencanaan.

Baca juga: Wings Air Lihat Potensi Wisata Kutai Barat, 7 Manfaat Buka Rute Balikpapan-Melak, Konektivitas IKN

"Basic design-nya kemarin kan sudah kita sayembarakan," kata Diana saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta pada Selasa (13/6/2023).

Lanjut Diana, setelah basic design ditetapkan, maka proyek tersebut bisa dilelangkan dengan design and build.

"Tapi tidak tahun 2024 ini, setelah tahun 2024," imbuh Diana.

Pada kesempatan yang sama, Diana menjelaskan Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya menggarap 38 paket pekerjaan di IKN senilai Rp 5,33 triliun.

Sebanyak 15 paket senilai Rp 2,64 triliun di antaranya sudah tayang lelang dengan 9 paket senilai Rp 1,96 triliun sudah mulai beralih ke tahap konstruksi.

Baca juga: Tarif Penyeberangan Kapal Ferry Balikpapan-Penajam Paser Utara, Lokasinya IKN Nusantara

"Konstruksi ini antara lain land development di 1B, kemudian land development 1C dan pembangunan jaringan pipa transmisi air minum untuk SPAM Sepaku Paket 1," papar Diana.

Selanjutnya, ada 23 paket pekerjaan di IKN Nusantara yang belum lelang senilai Rp 2,69 triliun dengan harapan pelaksanaan lelang bisa dilakukan pada bulan Juni 2023 ini.

Beberapa paket yang bakal dilelang bulan ini antara lain, prasarana pemerintahan 2 ibu kota negara, bangunan gedung masjid negara, jaringan air limbah, dan kantor Kementerian PUPR.

Mudah-mudahan Tahun 2024

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk pembangunan Gedung DPR di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur, akan dimulai pada tahun 2024.

Sedangkan untuk saat ini, masih dibangun kantin serta parkirannya yang bakal rampung pada November 2023.

Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut dia sampaikan ketika mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Kata dia, mudah-mudahan tahun 2024 akan dibangun Gedung DPR RI.

Menyangkut pembangunan Kantor DPR, kantin dan parkir DPR sudah terkontrak pada bulan Maret 2023 dan insya Allah selesai November ini.

Baca juga: Bulgaria Tertarik Bisnis Rantai Pasok Industri Pangan di IKN Nusantara

Sekarang progresnya 2 persen, dengan kontrak sebesar Rp 55 miliar," ucapnya.

Alasan dibalik baru dimulainya pembangunan Gedung DPR RI di IKN pada tahun depan lantaran harus melalui tahap memilih desain bangunannya terlebih dahulu.

"Kemudian untuk Gedung DPR di IKN, kami sudah melakukan sayembara, sudah memilih yang terbaik dari sayembara itu dan sekarang sedang ditindaklanjuti dengan detail desainnya," jelas Basuki.

Sebelumnya, basuki menyebut progres pembangunan IKN hingga kini mencapai 29,87 persen. Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

"Progresnya (pembanguna IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian untuk menteri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia akan dimulai pada Juli tahun ini.

Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa progres pembangunan Ibu Kota Nusantara sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023.

Pembangunan IKN ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun.

"Progresnya (pembangunan IKN) adalah 29,87 persen," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Rabu (7/6/2023).

Baca juga: 8 Lapangan Timnas PSSI di IKN Nusantara Dikerjakan, Alimuddin: Istana Presiden Progresnya 28 Persen

Lebih lanjut kata Basuki, untuk pembangunan hunian menteri serta Aparatur Sipil Negara (ASN) menggelontorkan dana sebesar Rp 4,20 triliun.

Pembangunan hunian berupa rumah susun untuk ASN, kata dia akan dimulai pada Juli tahun ini.

Sedangkan rumah tapak untuk menteri telah mulai tahap konstruksi.

"Demikian perumahan sebesar Rp 4,20 triliun adalah untuk rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan perumahan susun Hankam yang sedang dibangun pada Juli ini.

Untuk pembangunan rumah susun ASN yang segera dimulai. Rumah pembangunan tapak menteri yang sudah dimulai dan tahap konstruksi," papar dia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Panjaitan bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo dan rombongan delegasi pengusaha Singapura di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (31/5/2023). Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan menggunakan tenaga kerja asing (TKA) di Proyek IKN Nusantara. Ia minta agar dilihat sisi positifnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Panjaitan bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo dan rombongan delegasi pengusaha Singapura di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Rabu (31/5/2023). Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alasan menggunakan tenaga kerja asing (TKA) di Proyek IKN Nusantara. Ia minta agar dilihat sisi positifnya (KBRI SINGAPURA)

Sementara itu, total pagu anggaran untuk dukungan infrastruktur dasar IKN yang sebesar Rp 26,67 triliun digunakan untuk berbagai macam pembangunan infrastruktur.

Secara rinci Basuki menyebutkan untuk Dirjen Sumber Daya Air dialokasikan dana sebesar Rp 1,14 triliun, Dirjen Bina Marga Rp 9,72 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp 11,58 triliun, Dirjen Perumahan Rp 4,20 triliun, dan Bina Konstruksi Rp 3 miliar.

Di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di IKN, sudah berdiri 4 kantor menteri koordinator (menko) dan istana negara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pembangunan Gedung DPR di IKN Dimulai Setelah Tahun 2024."

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved